JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Cimahi Tahun 2025.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat konsolidasi sekaligus menilai efektivitas komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan KIM sebagai mitra strategis penyebaran informasi publik.
Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kota Cimahi, Andri Nurwantoro, menegaskan bahwa keterbukaan dan pemerataan informasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan transparan. Dalam konteks tersebut, KIM dinilai memiliki peran vital sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Baca Juga:Dorong Hilirisasi Gas Bumi, PGN Tingkatkan Pemanfaatan Jadi Produk Bernilai TinggiWacana Pilkada Lewat DPRD, Bupati Bandung Pilih Irit Bicara
“Sejak dikukuhkan pada Mei 2024, KIM Kota Cimahi menjadi mitra strategis Pemkot dalam pertukaran informasi dua arah. Dengan 87 anggota yang mewakili 15 kelurahan, tiga kecamatan, serta sejumlah organisasi, KIM menjadi wadah distribusi informasi sekaligus pengembangan potensi kewilayahan,” ujar Andri, Rabu (17/12/25).
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan, terutama cepatnya peredaran informasi keliru atau hoaks di tingkat RT dan RW yang kerap mendahului klarifikasi resmi pemerintah. Karena itu, pemberdayaan KIM dinilai perlu ditingkatkan, tidak hanya sebagai penyalur informasi dan penangkal hoaks, tetapi juga terintegrasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar perannya lebih optimal.
Melalui evaluasi ini, Diskominfo berharap terbangun sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan KIM. Ke depan, KIM diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai mitra komunikasi, tetapi juga memiliki nilai tambah melalui kemandirian dan pemberdayaan yang berdampak ekonomi bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan kegiatan evaluasi ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum strategis untuk memperkuat ekosistem informasi yang transparan, cepat, akurat, dan inklusif di Kota Cimahi. Menurutnya, di era digital, informasi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Adhitia menyampaikan bahwa Pemkot Cimahi berkomitmen menyediakan informasi berkualitas melalui digitalisasi layanan, penguatan kanal komunikasi resmi, serta transparansi kinerja melalui laporan dan publikasi rutin. Namun, derasnya arus informasi, termasuk hoaks dan disinformasi, menuntut keterlibatan mitra yang mampu menjembatani komunikasi langsung dengan masyarakat.