JABAR EKSPRES – Kemacetan di Kota Bandung bukan lagi keluhan insidental. Ia telah menjadi rutinitas harian yang menggerus waktu, energi, dan kualitas hidup warga. Dari Pasteur hingga Kopo, dari Soekarno-Hatta hingga pusat kota, kendaraan bergerak lambat nyaris sepanjang hari.
Masalah ini bukan semata soal jalan sempit atau volume kendaraan di jam sibuk. Bandung sedang menghadapi ledakan kendaraan pribadi yang tidak pernah benar-benar dikendalikan oleh kebijakan publik.
Bagi warga, kemacetan bukan lagi kejutan, melainkan kepastian. “Kalau berangkat kerja sekarang harus tambah waktu satu jam. Jarak dekat tapi macetnya tidak masuk akal,” ujar Rudi (38), warga Kiaracondong yang setiap hari melintasi Jalan Soekarno-Hatta, Senin (15/12/2025).
Baca Juga:Kota Penuh Flyover Dinilai Gagal Atasi Kemacetan, Bandung Hadapi Masa Depan Mobilitas yang SuramWisata Alam Bandung Selatan Menarik Wisatawan Tapi Bikin Macet Tahunan, Pemkab Janji Cari Solusi?
Pilihan warga pada kendaraan pribadi bukan karena kemewahan, tetapi karena tidak adanya alternatif transportasi publik yang efisien dan pasti waktu.
Data perencanaan transportasi menunjukkan pertumbuhan kendaraan bermotor di Bandung jauh melampaui kapasitas jalan. Setiap tahun, puluhan ribu sepeda motor dan mobil baru masuk ke jalanan kota, sementara penambahan dan pelebaran jalan sangat terbatas.
Investigasi ini menemukan, Bandung belum memiliki kebijakan pembatasan kendaraan pribadi yang jelas. Parkir tetap murah, parkir liar marak dan wacana pembatasan seperti ganjil-genap atau tarif kemacetan tak pernah benar-benar dijalankan.
Di tengah kemacetan kronis, transportasi publik semestinya menjadi tulang punggung mobilitas. Namun kenyataan di Bandung berkata lain.
Transportasi yang ada belum berjalan optimal, jalur khusus minim, halte tidak ramah pengguna, dan integrasi antarmoda lemah. Terminal dan simpul transportasi justru kehilangan fungsi, membuat perjalanan dengan transportasi publik terasa rumit dan tidak kompetitif.
“Kalau naik angkutan umum, waktunya tidak bisa diprediksi. Terlalu banyak transit,” ujar Deni (41), warga Antapani.
Sepeda motor menjadi solusi cepat bagi warga untuk menembus kemacetan. Namun jutaan keputusan individual ini menciptakan persoalan kolektif: kepadatan ekstrem, kecelakaan lalu lintas dan polusi udara. Tanpa regulasi dan penataan, motor justru mempercepat kolapsnya ruang jalan.
Baca Juga:Urai Kemacetan dan Dongkrak Wisata Kabupaten Bandung, 8 Koridor BRT dan Layanan Feeder Disiapkan!Solusi Macet Bandung? Proyek Flyover Nurtanio Akhirnya Diteruskan
Pengamat kebijakan publik Achmad Muhtar menilai kemacetan Bandung bukan takdir kota besar, melainkan hasil dari kebijakan yang tidak tegas.