JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar bakal mengoptimalkan aset dan retribusi daerah guna menggenjot pendapatan daerah di 2026 nanti. Itu juga bagian dari adaptasi penurunan dana transfer dari pusat.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Asep Supriatna, Selasa (2/12/2025). Ia menguraikan, target pendapatan daerah pada 2026 bakal naik sebagaimana rancangan akhir sesuai Rapat Paripurna yang telah dilakukan.
“Memang demikian, target naik. Ini tinggal menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri,” katanya saat ditemui di Gedung Sate.
Baca Juga:Target PAD Belum Tercapai, Bupati Bandung Dorong OPD Gali Potensi Pendapatan DaerahKomisi III Pelototi Pendapatan Daerah, Ini Rincian Rancangan APBD 2026
Asep melanjutkan, pihaknya juga tidak tinggal diam untuk bisa mencapai target pendapatan tersebut. Beberapa sektor akan dioptimalkan. Pertama adalah soal aset yang dimiliki Pemprov Jabar.
Nanti untuk pengoptimalan aset itu bakan berkolaborasi dengan BPKD sebagai mana OPD yang membidangi. “Titik beratnya masih dari pajak daerah. Terus sebagaimana arahan Pak Gubernur juga, kami akan mengoptimalkan aset,” jelasnya.
Selanjutnya, Pemprov juga akan tetap berupaya berkomunikasi intensif ke pemerintah pusat. Itu kaitannya dengan dana transfer ke daerah yang macet. “Mudah-mudahan kondisi ekonomi membaik, kami akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat,” katanya.
Pemprov sendiri juga punya peluang untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Tapi hal itu tidak terlalu ditekankan. “Apalagi kondisinya sekarang kan lagi begini (ada bencana alam. Red). Jadi tidak terlalu mengandalkan pertambangan untuk mendongkrak pendapatan,” bebernya.
Selain itu, Pemprov juga akan mengoptimalkan pendapatan dari retribusi daerah. “Kami sudah kumpulan beberapa perangkat pengampu retribusi. Itu akan kami optimalkan,” cetusnya.
Sebelumnya, rancangan APBD 2026 juga telah diparipurnakan beberapa waktu lalu. Rinciannya, Pendapatan Daerah berubah dari Rp28,78 triliun menjadi Rp30,115 triliun, atau naik sekitar Rp1,3 triliun.
Belanja daerah juga berubah dari Rp28,49 triliun menjadi Rp29,829 triliun, atau naik sekitar Rp1,3 triliun.
Baca Juga:Genjot Pendapatan, Serapan PAD di Daerah Masih SeretPimpinan Dewan Dorong Optimalisasi Aset untuk Dongkrak Pendapatan Daerah
Sementara untuk pembiayaan daerah tidak berubah, yakni penerimaan pembiayaan Rp380 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp666 miliar. Lalu volume APBD menjadi Rp30,496 triliun. (son)