JABAR EKSPRES – Venezuela mengumumkan sejumlah langkah khusus untuk mengatur keberangkatan dan pemulangan warga negara mereka setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan kemungkinan penutupan wilayah udara di atas Venezuela. Pengumuman ini disampaikan oleh Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, pada Minggu.
Rodriguez mengatakan melalui Telegram bahwa pemerintah AS merespons permintaan dari tokoh oposisi Venezuela, Maria Machado, yang mendorong upaya memblokir akses udara Venezuela. Menyikapi tekanan tersebut, Presiden Nicolas Maduro memerintahkan pelaksanaan rencana darurat untuk membantu pemulangan warga Venezuela yang terjebak di luar negeri serta memastikan jalur keberangkatan tetap tersedia bagi mereka yang membutuhkan perjalanan internasional.
Ia menambahkan bahwa Venezuela telah mengaktifkan mekanisme hukum internasional dan kerja sama multilateral guna menghentikan tindakan yang dianggap tidak sah dan melanggar kedaulatan negara. Pemerintah Venezuela menilai langkah AS sebagai upaya agresif yang harus segera dihentikan.
Baca Juga:Sensasi Pegang Langsung: Faktor yang Menentukan Keputusan Beli Produk Elektronik di IndonesiaKesepakatan Damai AS–Ukraina Maju, Dua Poin Krusial Masih Jadi Perdebatan
Sehari sebelumnya, Trump meminta maskapai penerbangan untuk mempertimbangkan penutupan ruang udara di sekitar Venezuela. Pemerintah Venezuela langsung menolak keras seruan tersebut dan mendesak AS untuk menghormati kedaulatan wilayah udara mereka. Caracas juga meminta PBB dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) mengecam pernyataan Washington, yang dinilai sebagai bentuk ancaman penggunaan kekuatan.
AS beralasan keberadaan militernya di kawasan Karibia bertujuan memberantas perdagangan narkoba. Dalam beberapa bulan terakhir, tepatnya pada September dan Oktober, militer AS telah melakukan operasi penghancuran kapal yang diduga membawa narkoba di sekitar perairan Venezuela.
Laporan NBC pada Kamis juga menyebut bahwa militer AS sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk menargetkan jaringan pengedar narkoba di Venezuela. Sementara itu, pada 3 November, Trump menyatakan bahwa kepemimpinan Maduro “tinggal menghitung hari,” meski menegaskan bahwa AS tidak berniat berperang dengan negara tersebut.
Pemerintah Venezuela menilai seluruh tindakan tersebut sebagai provokasi yang mengancam stabilitas kawasan serta pelanggaran terhadap perjanjian internasional mengenai status demiliterisasi dan kawasan bebas nuklir Karibia.*