JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan persoalan sampah masih menjadi perhatian utama dan masuk dalam tiga prioritas belanja pada APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
Penetapan itu disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, setelah Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung yang mengesahkan Raperda menjadi Perda APBD 2026, beberapa waktu yang lalu.
Farhan menyebut pengesahan APBD 2026 menjadi momentum bagi Pemkot Bandung untuk mulai menjalankan berbagai program strategis. “Hasilnya paripurna hari ini adalah penetapan Raperda untuk 2026 sekaligus penetapan Perda APBD 2026. Mudah-mudahan kita bisa segera melaksanakannya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Baca Juga:Pemprov Jabar Bakal Bagikan Puluhan Motor dan Mobil Pengangkut Sampah, Disperkim: Tunggu Arahan GubernurCimahi Bakal Dapat Bantuan Infrastruktur Persampahan Senilai Rp50 Miliar dari Program ISWMP
Dia menilai kondisi keuangan daerah untuk tahun depan berada dalam situasi terkendali. “Tidak ada yang krusial. Sebetulnya bagus sekali karena SILPA kita tidak besar, hanya sekitar Rp300-an miliar. Jadi mudah-mudahan bisa kita optimalkan untuk program pelayanan,” jelasnya.
Meski terdapat sedikit penurunan nilai APBD dibandingkan rencana awal, Farhan memastikan pemerintah daerah akan memperkuat pendapatan.
“APBD itu tadinya kita ingin naik ke 8,6 (triliun rupiah) tapi gagal. Jadi totalnya sekitar 7,4, ada turun sedikit. Tapi tahun depan kita akan push untuk menggali potensi PAD supaya tahun 2027 bisa kembali ke 8,” katanya.
Dari ruang fiskal yang tersedia, Pemkot Bandung menetapkan tiga fokus utama untuk 2026: infrastruktur dasar, pengelolaan sampah, dan peningkatan layanan dasar.
“Prioritas pertama adalah infrastruktur dasar. Prioritas kedua sampah. Prioritas ketiga layanan-layanan dasar yang harus diperbaiki. Kami juga akan memberikan perhatian khusus untuk adminduk agar bisa lebih sempurna,” ucapnya.
Selain itu, Pemkot Bandung juga akan menggenjot potensi pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan.
Setelah disahkan pada rapat paripurna, APBD 2026 masih akan menjalani evaluasi gubernur selama 14 hari sebelum dapat dilaksanakan.
Baca Juga:Hadapi Tiga Masalah Mendesak, Pemkot Cimahi Perlu Bergegas Tangani Sampah, Pengangguran hingga BanjirDLH Kota Bandung Lambat Angkut Sampah, Hujan Turun Langsung Hanyut ke Sungai!
“PB1 ini akan kita push. Itu sebabnya kami terus mendorong event-event besar di Kota Bandung. Event besar bisa meng-cover beberapa program yang dibatalkan karena efisiensi pemerintah,” pungkasnya.