JABAR EKSPRES – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama aparat kepolisian melakukan penyegelan terhadap PT Multazam Sabang Group (MSG), usai temuan beras impor 250 ton yang diduga ilegal.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim penyegelan terhadap PT MSG dilakukan lantaran 250 ton beras itu belum memiliki izin dari pemerintah pusat.
“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda. Kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pandam, langsung disegel ini (gudang) beranya,” ujarnya, dikutip Senin (24/11/2025).
Baca Juga:Isu Pemerintah Impor Beras, Wamentan: untuk Restoran Khusus, Bukan untuk Konsumsi Umum Harga Beras Dunia Anjlok, Imbas RI Tak Lagi Impor?
Adapun pengungkapan penemuan beras impor ilegal itu disampaikan Amaran dalam konferensi pers bersama sejumlah pihak terkait, termasuk dari Badan Urusan Logistik (Bulog) serta TNI dan Polri di Jakarta, Minggu (23/11) petang.
Amran menuturkan bahwa beras yang diketahui berasal dari Thailand itu tiba di Indonesia pada 16 November 2025, namun baru dibongkar dan di bawa ke gudang PT MSG Sabang pada 22 November.
Adanya beras yang masuk ke Tanah Air secara ilegal itu jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Yang melarang impor beras.
Larangan impor beras itu diberlakukan Presiden, mengingat saat ini Indonesia tengah surplus beras nasional. Terlebih telah mendekati masa panen raya.
“Seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden,” kata Amran.
Kemudian, sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, ia mengaku akan menelusuri siapa saja yang terlibat dalam impor beras ilegal tersebut.
Amran menegaskan stok beras Indonesia saat ini dalam kondisi sangat aman dan bahkan mencapai posisi tertinggi menjelang akhir tahun, sehingga impor ilegal sangat merugikan dan mencederai semangat kemandirian pangan.
Baca Juga:Presiden Prabowo Optimis Indonesia Tak Impor Lagi Beras di 2025Kasus Mark Up Impor Beras, Anggota DPR Minta Aparat Penegak Hukum untuk Segera Usut
Di sisi lain, Mentan menyoroti kejanggalan proses impor karena rapat koordinasi di Jakarta baru dilakukan pada 14 November, sedangkan izin impor dari Thailand telah terbit sebelumnya sehingga menunjukkan indikasi perencanaan matang.
“Belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi, Bapanas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelasnya.
Menurut Mentan, dalih harga beras Thailand dan Vietnam lebih murah tidak dapat dijadikan alasan, karena Indonesia berhasil menekan impor hingga stok nasional melimpah dan harga tetap terkendali tahun ini.