Target PAD Belum Tercapai, Bupati Bandung Dorong OPD Gali Potensi Pendapatan Daerah

Bupati Bandung Dadang Supriatna saat Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Bandung yang digelar di Rum
Bupati Bandung Dadang Supriatna saat Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Bandung yang digelar di Rumah Dinas Bupati, Soreang, Kabupaten Bandung. Foto Diskominfo
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2025.

Kondisi tersebut menjadi sorotan utama Bupati Bandung, Dadang Supriatna, dalam Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Bandungz

Menurutnya, ia menegaskan pentingnya stabilitas fiskal dan peningkatan kinerja pendapatan daerah adapun total pendapatan Kabupaten Bandung tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp7,3 triliun, dan hingga hari ini realisasinya telah mencapai Rp6,08 triliun atau sekitar 83 persen. Namun, ia menilai capaian pendapatan asli daerah (PAD) masih belum menggembirakan.

Baca Juga:Raih Banyak Alumni Lolos Seleksi APH dan Sekolah Kedinasan, Bimbel Terpadu Jadi Incaran PesertaBukti Konsistensi Layanan Gas Bumi, FSRU Lampung Terima Kargo LNG ke-20

“Dari rencana Rp2,2 triliun, capaian saat ini baru berada di angka Rp1,5 triliun atau kurang sekitar Rp700 miliar,” ungkapnya pada Jumat (21/11/2025).

Menurutnya, tidak tercapainya target PAD dipengaruhi perubahan regulasi, termasuk pembebasan PBB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah subsidi.

“Padahal itu seharusnya berpotensi menghasilkan pendapatan Rp27 miliar. Akibatnya ada penyesuaian tunjangan kinerja bagi ASN Kabupaten Bandung,” jelasnya.

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk lebih cermat dalam mengajukan kebutuhan anggaran dan tidak memaksakan usulan anggaran ke DPRD tanpa dasar yang kuat.

“Saya titip jangan menjanjikan atau memaksakan permohonan anggaran, kecuali para kepala dinas bisa mencari potensi baru PAD,” tegasnya.

Ia juga mendorong OPD untuk melakukan pemetaan potensi fiskal, termasuk sektor pariwisata di kawasan Pacira setelah diterbitkannya RDTR, serta peluang-peluang ekonomi lainnya yang dinilai mampu meningkatkan pendapatan daerah.

Selain persoalan PAD, Kang DS menyinggung insentif fiskal sebesar Rp6,5 miliar yang diterima Kabupaten Bandung.

Baca Juga:Kekuatan Industri Lokal Menghadapi Dinamika GlobalAkademisi Psikologi Soroti Tantangan Gen Z dalam Seleksi TNI–Polri: Fokus & Disiplin Menurun

Dana tersebut diarahkan untuk program prioritas lintas sektor, termasuk gerakan menanami halaman rumah dan budidaya ayam petelur untuk ketahanan pangan keluarga.

“Silakan Dinas Pertanian saya kasih uang ini, tapi saya ingin ada gerakan menanami halaman rumah. Buktikan hasilnya!” ujarnya.

Ia juga memberi perhatian khusus pada kondisi sanitasi sekolah yang dinilainya masih belum layak, dan meminta Dinas Pendidikan segera melakukan perbaikan terutama pada kebutuhan air bersih.

“Saya lihat masih banyak sekolah yang sanitasinya tidak layak,” ucapnya.

0 Komentar