JABAR EKSPRES – Anggota DPRD Kabupaten Bogor menyoroti tingginya angka kemiskinan di Bumi Tegar Beriman yang belakangan menjadi perhatian publik. Isu tersebut mencuat setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memaparkan kondisi kemiskinan nasional dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Azwar Anas, menyampaikan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya menggambarkan lemahnya kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga terkait pemenuhan berbagai hak dasar.
“Mulai dari kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga permodalan bagi UMKM,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Baca Juga:Raih Banyak Alumni Lolos Seleksi APH dan Sekolah Kedinasan, Bimbel Terpadu Jadi Incaran PesertaBukti Konsistensi Layanan Gas Bumi, FSRU Lampung Terima Kargo LNG ke-20
Menurutnya, sejumlah kebijakan dan program dari tingkat nasional hingga daerah memang telah dijalankan dan terbukti mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Namun, ia menilai laju penurunan tersebut semakin melambat.
Di sisi lain, kata Azwar, tingkat kerentanan warga untuk kembali jatuh miskin masih sangat tinggi, sementara ketimpangan kesejahteraan sulit ditekan.
Ia memaparkan bahwa beberapa persoalan umum masih menjadi hambatan, seperti cakupan dan kualitas layanan bantuan sosial yang belum optimal, serta masih lebarnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dinamika global dan perubahan iklim turut menambah kerentanan ekonomi rumah tangga miskin.
Azwar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor perlu melakukan analisis mendalam untuk memetakan masalah kemiskinan yang kompleks agar lebih mudah ditangani.
“Perlu ditentukan masalah utama secara jelas agar ruang lingkup intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi lebih terarah,” tuturnya.
Azwar juga menilai bahwa prioritas penanganan kemiskinan di Kabupaten Bogor tentu berbeda dengan daerah lain, mengingat indikator kemiskinan meliputi aspek luas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan.
Karena itu, ia menekankan perlunya campur tangan lebih intens dari dinas terkait agar indikator-indikator tersebut benar-benar menjadi prioritas dalam rencana intervensi pemerintah.
Baca Juga:Kekuatan Industri Lokal Menghadapi Dinamika GlobalAkademisi Psikologi Soroti Tantangan Gen Z dalam Seleksi TNI–Polri: Fokus & Disiplin Menurun
Adapun langkah yang dapat ditempuh Pemkab Bogor antara lain pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, dan peternakan; penyusunan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan; serta memastikan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam program pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, bantuan sosial harus tepat sasaran, akses pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi perlu ditingkatkan, layanan BPJS Kesehatan diperluas, dan infrastruktur wilayah diperkuat.