JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi mencatat kinerja positif dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Berdasarkan data hingga 14 November 2025, Cimahi menempati peringkat ke-11 tingkat kota secara nasional untuk sisi pendapatan, dengan capaian 85,40 persen atau Rp1.368.246.058.148 dari total Rp1.602.245.016.066.
Pada sisi belanja, Cimahi justru melesat lebih tinggi dan menduduki peringkat ke-4 tingkat kota dengan serapan 74,18 persen atau Rp1.301.272.816.172 dari total anggaran Rp1.754.298.400.984,94.
Pencapaian tersebut menjadi indikator bahwa pelaksanaan program pembangunan di Cimahi berjalan tepat waktu, terukur, dan sesuai perencanaan yang disusun sejak awal.
Baca Juga:Tancap Gas! Pemprov Jabar Puncaki Realisasi Belanja DaerahKemendagri Keluarkan Surat Edaran Efisiensi Belanja Daerah, Bupati Bogor Bakal Gelar Rapat Usai Retreat
“Untuk serapan belanjanya kita sudah 74 persen dan berada di peringkat 4 secara nasional untuk tingkat kota. Kalau untuk pendapatannya 85 persen sampai dengan tanggal 14 November kemarin,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi, Harjono, Jumat (21/11/2025).
Pemkot Cimahi, lanjutnya, menargetkan realisasi penyerapan APBD 2025 dapat menyentuh angka 95 persen hingga akhir tahun. Dengan waktu sekitar satu bulan tersisa, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) masih terus berkejaran dengan waktu untuk menyelesaikan pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan.
“Target kita insyaallah di 95 lah, mudah-mudahan bisa tercapai. Kenapa enggak 100 persen? Kan ada AKD (alokasi kas daerah) 2,5 persen dari gaji, kemudian ada sisa, ada lelang, ada pekerjaan yang tidak jadi dilaksanakan,” ujar Harjono.
Harjono menyebut tingginya serapan anggaran tidak lepas dari kualitas perencanaan program pada masing-masing OPD yang telah berjalan konsisten sepanjang tahun anggaran. Kinerja itu menjadi representasi dari kemampuan penganggaran dan eksekusi program pembangunan di Kota Cimahi.
“Artinya program-program sudah direncanakan dengan baik sehingga bisa diserap. Itu kan representasi dari penganggaran,” ucapnya.
Meski begitu, masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus dituntaskan hingga tutup tahun 2025. Sejumlah OPD masih memiliki serapan yang belum maksimal akibat belanja modal yang belum terlaksana sesuai jadwal, terutama pada pengadaan barang, tanah, hingga pekerjaan fisik lainnya.
Kondisi tersebut mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dan Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira, yang menekankan agar penyerapan anggaran difokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.