JABAR EKSPRES – Layanan air bersih bagi ribuan pelanggan di Kota Banjar terancam terganggu akibat kondisi infrastruktur yang telah uzur.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Anom Kota Banjar mengungkapkan bahwa sebanyak 21 kilometer pipa utama distribusi air telah lapuk termakan usia dan memerlukan revitalisasi mendesak. Untuk menangani masalah krusial ini, dibutuhkan anggaran senilai Rp30 miliar.
Direktur Perumdam Tirta Anom Kota Banjar, E Fitrah Nurkamilah, menegaskan bahwa kondisi pipa utama yang menjadi tulang punggung penyaluran air ke sambungan rumah (SR) pelanggan tersebut sudah dalam keadaan memprihatinkan.
Baca Juga:Raih Banyak Alumni Lolos Seleksi APH dan Sekolah Kedinasan, Bimbel Terpadu Jadi Incaran PesertaBukti Konsistensi Layanan Gas Bumi, FSRU Lampung Terima Kargo LNG ke-20
“Pipa utama penyalur air bersih ke sambungan rumah atau ke pelanggan kondisinya sudah lapuk dan sering terjadi kebocoran. Hal itu yang menyebabkan gangguan terhadap pelayanan,” ujarnya ketika dikonfirmasi usai menggelar ekspose rencana kerja tahun 2026, Jumat (21/11/2025).
Kebocoran yang terjadi secara terus-menerus ini tidak hanya menyebabkan pemborosan air yang telah diolah, tetapi juga berimbas langsung pada menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat. Tekanan air yang tidak stabil dan bahkan terganggunya suplai ke beberapa daerah menjadi keluhan yang sering dilayangkan pelanggan. Keadaan ini memicu kekhawatiran akan terjadinya krisis layanan air bersih jika tidak segera ditangani secara komprehensif.
Menghadapi tantangan ini, Perumdam Tirta Anom tidak tinggal diam. Mereka telah menyusun rencana untuk mengajukan usulan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Banjar. Yang menarik, pihak Perumdam menekankan bahwa yang mereka butuhkan bukanlah anggaran tunai secara langsung, melainkan dukungan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pipanya.
“Bantuan penyertaan modal ini, kita tidak meminta anggarannya tapi kita ingin sebagai penerima manfaat dari pembangunan saluran pipanya,” jelas Fitrah.
Menyadari besarnya angka yang dibutuhkan dan menimbang kemampuan anggaran daerah, strategi yang diusulkan adalah pelaksanaan revitalisasi secara bertahap. Rencana pemulihan jaringan air ini diharapkan dapat berjalan dari tahun 2026 hingga 2028. Pendekatan bertahap ini dinilai lebih realistis dan memungkinkan untuk dilaksanakan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara signifikan dalam satu tahun anggaran.
Untuk tahap awal pada tahun 2026, Perumdam mengajukan alokasi dana yang dapat menangani sebagian dari total permasalahan.