JABAR EKSPRES – Ratusan mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jabar, pada Rabu (19/11) siang. Mereka menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang KUHAP yang dinilai disahkan secara tergesa-gesa dan minim partisipasi publik.
Aksi yang diinisiasi Keluarga Besar Mahasiswa Unisba (KBMU) itu juga menyoroti serangkaian keputusan politik yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Presiden BEM Unisba, Kamal Rahmatullah, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan akumulasi dari kegelisahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah, di antaranya keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), penyematan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto, hingga pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR.
Baca Juga:Gubernur Ahmad Luthfi Sebut Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia TercanggihTanque Mantap Jaga Tren Positif Persib, Hodak Bongkar Kondisi Terbaru Adam Alis dan Barba
“Yang pertama, aksi keluarga besar Mahasiswa Unisba menuntut, terkait Undang-Undang KUHAP juga runtutan-runtutan fenomena yang terjadi mengenai kebijakan,” ungkap Kamal kepada wartawan di lokasi, Rabu (19/11).
“Mulai dari sidang keputusan MKD, juga penyematan Soeharto sebagai tokoh pahlawan nasional, lalu beberapa kebijakan yang akhirnya juga tidak berpihak kepada rakyat begitu,” sambungnya.
Kamal mengatakan aksi tersebut tidak hanya melibatkan BEM Unisba, tetapi juga Himpunan Mahasiswa Islam serta elemen mahasiswa lain.
Mereka membawa narasi tunggal, kegelisahan keluarga besar mahasiswa Unisba atas arah kebijakan negara yang dinilai menjauh dari kepentingan publik.
“Hal ini menjadi tentu bisa kita simpulkan bahwa pemerintah hari ini tidak benar-benar berpihak kepada rakyat. Mulai daripada kebijakan-kebijakan yang akhirnya seperti Undang-Undang KUHAP yang disahkan itu secara tergesa-gesa juga mengenai transparansi dan juga keterlibatan elemen masyarakat itu dirasa tidak ada,” ucapnya.
Menurut Kamal, minimnya transparansi dalam pembentukan UU KUHAP menimbulkan dugaan bahwa regulasi itu disahkan untuk kepentingan tertentu.
Dia menyebut pernyataan seorang anggota DPR RI soal tenaga ahli gizi sebagai contoh buruk komunikasi publik parlemen.
Baca Juga:Harga Tak Sesuai Performa, Benjamin Sesko Diragukan!Guru DKV SMKN 3 Cimahi Ciptakan 'Simanis', Teknologi yang Menyatukan Data dan Mengubah Budaya Sekolah
“KBMU hari ini juga sangat mengkritisi juga ada beberapa Dewan Perwakilan Rakyat yang secara komunikasi publik itu tidak baik. Itu kan akhirnya menjadi huru hara kepada masyarakat,” katanya.
Kamal menyebut persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan struktur politik nasional. “Hal ini kalau saya menilai, kenapa akhirnya banyak Dewan-Dewan ataupun Perwakilan Rakyat hari ini yang sangat bodoh begitu ketika berbicara, juga tidak rasional secara keputusan itu? Karena sistem politik yang ada di Indonesia,” ujarnya.