JABAR EKSPRES – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor memperketat persyaratan bagi calon ketua dalam pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam).
Langkah ini diambil untuk memastikan figur yang terpilih benar–benar memiliki kapasitas memimpin dan berkolaborasi dengan pemangku kebijakan di tingkat kecamatan.
Ketua Harian KNPI Kabupaten Bogor, Arof Akbar, menegaskan bahwa tambahan persyaratan tersebut bukan tanpa alasan.
Baca Juga:Cuaca Ekstrem Terjang Kabupaten Bogor, Ketua DPRD Desak SKPD Bertindak CepatHujan Deras Disertai Angin Kencang Landa Kota Bogor, 3 Pohon Tumbang!
“Tujuannya untuk mengukur dan menguji sejauh mana kemampuan calon dalam memimpin kepemudaan di kecamatannya,” ujarnya, Rabu (19/11).
Salah satu syarat baru yang wajib dipenuhi adalah surat rekomendasi dari camat serta surat fakta integritas yang ditandatangani kepala desa di kecamatan terkait.
Menurut Arof, dokumen tersebut akan menjadi indikator kemampuan calon ketua untuk membangun sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
“Setelah mampu berkolaborasi dengan Forkopimcam, calon juga harus melalui beberapa tahapan untuk mengkaji persoalan kepemudaan di wilayahnya,” jelasnya.
Arof menambahkan, ketua DPK yang masih menjabat tetap diperbolehkan kembali mencalonkan diri dalam Muscam.
Ia menegaskan bahwa KNPI Kabupaten Bogor saat ini berfokus meningkatkan kapasitas pemuda agar mampu bersaing di era digital.
“Kami terus mendorong peningkatan SDM kepemudaan agar mampu berkompetisi di era digital, ini yang sedang kami genjot,” pungkasnya.