JABAR EKSPRES – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti terkait pemerataan kucuran bantuan hibah dan bantuan sosial. Pihaknya menekankan akurasi data, sehingga penerima manfaat bisa tepat sasaran.
Berdasarkan dokumen rancangan APBD 2026 yang masih dalam proses pembahasan, Pemprov mengalokasikan sejumlah bantuan ke masyarakat yang diberikan melalui beberapa program. Diantaranya, hibah organisasi keagamaan senilai Rp18 miliar, serta hibah organisasi kemasyarakatan Rp5 miliar.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Tetep Abdulatip mengungkapkan, akurasi dan pemerataan penyaluran hibah serta bantuan sosial dari pemerintah perlu jadi perhatian. Dalam pelaksanaanya dibutuhkan basis data yang kuat dan terverifikasi.
Baca Juga:Sekolah Rakyat Segera Dibangun, Pemkab Bandung Hibahkan 8 Hektare LahanFraksi PDI Perjuangan Jabar Beberkan Alasan Absen Pengesahan Perubahan APBD, Salah Satunya Hibah Pesantren!
Jika tidak, program bantuan berisiko tidak tepat sasaran dan hanya menguntungkan kelompok yang itu-itu saja. “Ini kan kurang baik,” jelasnya, Selasa (18/11/2025).
Tetep juga sering mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait bansos maupun hibah. “Kalau reses, keluhan warga ya soal bantuan ekonomi, bantuan ternak, alat mesin pertanian. Tapi kenyataannya, yang dapat bantuan itu-itu lagi,” ungkapnya.
Menurut Tetep, penting membangun sistem data yang akurat dan inklusif. Ia mencontohkan program “1000 Kobong” sebagai program distribusi bantuan yang lebih merata dan terukur.
Misalnya Satu kobong Rp100 juta. Kalau setahun 1000, berarti anggaran Rp100 miliar. Dalam empat tahun bisa menjangkau 4000 pesantren. “Cara Itu lebih adil,” cetusnya.
Bagi Tetep, pendekatan berbasis data memungkinkan pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi yang lebih baik, sekaligus memastikan lembaga-lembaga baru juga mendapat kesempatan yang sama. “Yang penting itu rasa keadilan,” tutupnya. (son)