JABAR EKSPRES – Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan, Cho Tae-yong, resmi ditangkap pada Rabu atas dugaan keterlibatannya dalam rencana gagal mantan Presiden Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan status darurat militer di negara tersebut.
Menurut laporan Yonhap, Cho dituduh menyembunyikan informasi penting terkait rencana tersebut dari Majelis Nasional, meskipun ia diduga telah mengetahui lebih awal mengenai upaya tersebut. Ia juga dianggap lalai melaporkan ketika menerima informasi bahwa pasukan militer di bawah status darurat itu berencana menangkap dua tokoh politik besar — yakni pemimpin oposisi saat itu, Lee Jae Myung, dan pemimpin partai berkuasa kala itu, Han Dong-hoon.
Krisis politik tersebut bermula pada 3 Desember 2024, ketika Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer, dengan alasan pihak oposisi disebut-sebut bersimpati kepada Korea Utara dan berencana melakukan pemberontakan. Bahkan, sejumlah unit militer sempat memblokir akses ke parlemen.
Baca Juga:Pengadilan Prancis Setujui Pembebasan Nicolas Sarkozy dari Penjara dengan Syarat KetatSmoot Tempur: Motor Listrik Pintar dengan Baterai Swap Cepat untuk Mobilitas Urban
Namun, langkah tersebut mendapat penolakan cepat dari parlemen Korea Selatan, yang kemudian mencabut keputusan darurat militer hanya beberapa jam setelah diumumkan. Yoon akhirnya mematuhi keputusan itu, tetapi dimakzulkan pada akhir Desember 2024 karena tindakannya dinilai melanggar konstitusi.
Setelah proses panjang, pada 10 Juli 2025, pengadilan di Seoul mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam upaya menerapkan darurat militer tersebut. Ini menjadi penahanan kedua bagi mantan presiden itu, setelah sebelumnya ditahan pada 15 Januari 2025 dan dibebaskan pada Maret karena pengadilan menolak perpanjangan masa tahanan.
Tak hanya Yoon, kontroversi juga menyeret sang istri, Kim Keon-hee, yang pada 12 Agustus 2025 ikut menjadi tersangka dan ditangkap atas dugaan kasus korupsi.
Penangkapan Cho Tae-yong menambah panjang daftar pejabat tinggi yang terjerat kasus politik besar tersebut, menandai babak baru dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan kekuasaan di masa pemerintahan Yoon Suk Yeol.*
SUMBER: ANTARA