JABAR EKSPRES – Pemerintah terus menapaki jalan panjang menuju kemandirian energi nasional. Di tengah dinamika impor bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi sorotan publik pada akhir 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan langkah konkret untuk menekan ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
Keberhasilan ESDM menjembatani negosiasi antara pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dan Pertamina menjadi titik terang baru dalam upaya menjaga stabilitas pasokan BBM dalam negeri.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa sejumlah badan usaha sudah mulai memperkuat koordinasi distribusi dan pasokan.
Baca Juga:Dongkrak Citra Indonesia di Pasar Global, Ekspor Fesyen Tembus Rp108,5 TriliunDJP Perketat Pengawasan Ekspor Sawit, 282 Perusahaan Diduga Curang
“Kami mendapatkan info bahwa Vivo sudah mendekati (kesepakatan), BP-AKR minggu lagi ada pesan lagi satu kargo 100 ribu (barel),” ucap Laode dikutip dari ANTARA, Senin (10/11).
Tambahan pasokan tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan ketersediaan BBM, khususnya RON 92, di jaringan SPBU swasta.
Sebelumnya, BP-AKR telah membeli 100 ribu barel base fuel dari Pertamina Patra Niaga pada akhir Oktober 2025.
“Kemungkinan seperti itu polanya. 100 plus 10 persen. Tapi referensi tahunnya, beda, kan. Kalau kemarin tahun 2024, sekarang tahun 2025,” ucap Laode.
Laode menambahkan, pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan kembali skema tambahan 10 persen dari kuota impor BBM tahun 2025 untuk badan usaha pengelola SPBU swasta pada tahun berikutnya.
Namun, keputusan final masih menunggu hasil evaluasi kebutuhan dan kondisi pasar.
Di balik proses negosiasi itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketersediaan energi dan keberlanjutan ekonomi nasional.
Baca Juga:Puting Beliung Terjang Tiga Kecamatan, Farhan Pastikan Bantuan Cepat TibaSumber Penghidupan Bagi 16 Juta Orang, Industri Sawit Dinilai Masih Jadi Andalan Perekonomian Nasional
Menurutnya, solusi yang ditawarkan pemerintah tidak menambah kuota impor baru bagi swasta, melainkan mengalokasikan sebagian kuota milik Pertamina agar distribusi tetap terjaga.
Pada September 2025, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sekitar 34 persen atau setara 7,52 juta kiloliter, cukup untuk menyalurkan tambahan 571.748 kiloliter bagi SPBU swasta hingga akhir tahun.
Tugas Kementerian ESDM, menurut Bahlil adalah memastikan ketersediaan energi untuk negeri, sembari menjaga keseimbangan neraca perdagangan mengingat tingginya angka impor minyak apabila dibandingkan dengan produksi minyak nasional.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, sepanjang 2024 Indonesia masih mengimpor sekitar 330 juta barel minyak, terdiri dari 128 juta barel minyak mentah dan 202 juta barel BBM. Sementara itu, produksi nasional hanya mencapai 212 juta barel.