Demonstrasi dan protes dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Banyak aktivis dan jurnalis yang akhirnya dipenjarakan karena berani menyuarakan pendapat yang berbeda dengan pemerintah.
4. Politik Dilarang di Kampus
Mahasiswa di era Soeharto tidak memiliki ruang untuk berpolitik. Aktivitas politik di kampus sepenuhnya dilarang.
Mahasiswa diharuskan fokus belajar dan dilarang keras membentuk organisasi atau kelompok yang berpotensi melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Baca Juga:Prabowo Resmi Tetapkan Gelar Pahlawan Nasional ke 10 Sosok Ini, Siapa Saja?Jika Lolos Fase Grup ACL Two, Persib Bandung Bakal Kedatangan Pemain Lokal Top, Siapa?
Jika melanggar, mereka bisa diberi sanksi berat, mulai dari dikeluarkan dari kampus hingga dipenjara. Pergerakan mahasiswa yang seharusnya menjadi ruang demokrasi akhirnya dibungkam selama bertahun-tahun.
5. Bacaan Beraliran Kiri Diblokir
Pemerintah Orde Baru juga menerapkan penyensoran ketat terhadap buku-buku beraliran kiri, seperti karya yang memuat ideologi Marxisme, Leninisme, atau Komunisme.
Masyarakat yang kedapatan membaca buku-buku tersebut bisa dianggap menyebarkan ideologi terlarang dan berpotensi ditangkap. Banyak buku disita dan dilarang beredar di pasaran selama masa itu.
Era Orde Baru meninggalkan catatan panjang tentang bagaimana kekuasaan bisa mengekang kebebasan warganya. Di balik narasi pembangunan dan stabilitas, rakyat justru hidup dalam suasana penuh ketakutan dan keterbatasan berekspresi.*