JABAR EKSPRES – ANGGOTA Komis I DPRD Jabar, Teddy Rusmawan, mengatakan bahwa pemangkasan TKD yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat tahun 2026 bakal berdampak serius bagi pemerintah daerah (Pemda).
“Yang pasti akan menurunkan kinerja dalam pembangunan di daerah,” katanya saat dimintai tanggapannya oleh Jabar Ekspres, Kamis (30/10).
Selain akan menurunkan kinerja dalam pembangunan daerah, Teddy menyebut pemangkasan TKD 2026 juga bakal berdampak terhadap kinerja para dinas.
Baca Juga:ASN Was-was, Kebijakan Penurunan TKD Beresiko pada Kredit Macet Siasat Dedi Mulyadi Balas Menkeu, Datangi BPK dan Bakal Tagih TKD
“Salahsatunya seperti dinas-dinas yang menangani masalah sosial, pemerintahan umum. Nah itu akan mengalami penurunan,” ujarnya.
Agar hal tersebut tidak menimbulkan dampak yang cukup serius, Teddy mengaku DPRD Jabar akan segera melakukan pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar).
“Terkait hal tersebut Insya Allah akan dibahas di banggar dalam pembahasan KUA PPAS 2026 yang sedang berjalan antara Banggar dan TPAD,” tegasnya.
Terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, Acuviarta Kartabi menilai, sejauh ini pemda selalu mengandalkan dana dari pusat. Namun, tidak memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Acu mengakui, kondisi PAD tiap Pemda berbeda dan tidak bisa tutupi belanja pegawai juga pembangunan.
Pengurangan TKD agak sensitif dan berdampak sangat signifikan. Apalagi Kabupaten Bandung terkena pemotongan sampai Rp1 triliun.
Menurut Acu, pemangkasan TKD pasti akan berdampak kepada pembangunan, kepada belanja pegawai, termasuk juga belanja modal dan belanja tak terduga.
Baca Juga:Dampak Pemotongan TKD 2026: Tukin Dipangkas, ASN Bergejolak!Meski Ada Pemangkasan TKD, Sekda Pastikan UHC 100 Persen Jadi Prioritas
“Belanja itu ada tiga. Pertama belanja pegawai, kedua belanja modal, ketiga belanja tak terduga. Nah, jadi otomatis ada pengaruh ke situ,” bebernya.
Acu menerangkan, upaya relevan dalam memanfaatkan anggaran di tengah efisiensi saat ini, yang paling mudah adalah mengurangi TKD.
“Dengan janji bahwa ketika nanti sudah mulai stabil pendapatan, akan dibayarkan. Ya, karena yang paling gampang itu mengurangi,” terangnya.
“Kalau belanja modal kan susah (jika dikurangi), jadi kalau misalkan proses tendernya sudah dilakukan ya kan,” lanjut Acu.
Alasan tak mungkin belanja modal dikurangi, karena jika kegiatannya sudah direncanakan apalagi telah dijanjikan, namun tiba-tiba tidak jadi dibayarkan, maka itu lebih kompleks lagi persoalannya.
“Malah bisa jadi muncul pelanggaran dalam kesepakatan kerja sama. Nah, ini kan yang paling gampang (pangkas TKD),” papar Acu.