Namun pihaknya tak ingin mengurangi pembangunan infrastruktur. Sehingga pos anggaran lain yang akan dicukur. Pertama dari hitungan Bappeda Jabar, belanja pegawai akan berkurang sebesar Rp768 miliar dari angka total Rp9,9 triliun. Pemprov Jabar pada 2026 akan menunda pengangkatan CPNS baru.
Kedua, pihaknya akan mengurangi belanja hibah ke instansi, organisasi masyarakat hingga hibah mandatori. Pengurangan belanja hibah saat ini di APBD Perubahan turun dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Angka ini masih besar karena ada beban Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) ke sekolah swasta. “BPMU ini akan beasiswa langsung saja,” cetusnya.
KDM melanjutkan, pihaknya juga akan mengurangi bantuan keuangan ke kabupaten kota yang semula dianggarkan Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun atau terkoreksi Rp774 miliar. Kemudian belanja barang dan jasa untuk makan minum, alat tulis kantor, hingga perjalanan dinas kembali diturunkan yang semula Rp7,6 triliun menjadi Rp6,9 triliun.
Baca Juga:Siasat Dedi Mulyadi Balas Menkeu, Datangi BPK dan Bakal Tagih TKDPemangkasan TKD Ancam Pembangunan Daerah, Begini Langkah Pemda di Jabar
Yang tak kalah penting jadi sasaran adalah pihaknya telah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menggenjot pengurangan di pos belanja barang dan jasa. Yakni dari Rp6,9 triliun menjadi Rp5 triliun.
Pengurangan tajam ini akan diambil dari biaya listrik, pemakaian air, dan jamuan di seluruh kantor pemerintahan Pemprov Jabar. “Listrik hanya jam kerja. Kalau tidak ada kerja, matiin. Matikan AC, matikan air kalau tidak perlu,” tegasnya.
KDM dan Menkeu Purbaya Saling Senggol
Drama saling senggol antara Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Menkeu Purbaya nampaknya masih berlanjut. Dedi Mulyadi bakal tagih Menkeu jika Pemprov Jabar bisa melakukan belanja dalam penggunaan anggaran dengan baik.
Dia menguraikan, TKD pada 2026 mengalami penundaan. “Kalimat saya ditunda, bukan dipotong. Karena itu hak,” tegasnya.
Penundaan TKD disebabkan Pemda tidak bisa belanjakan dengan baik dan memilih menyimpan uang di bank dalam bentuk giro dan deposito.
KDM kemudian sengaja mendatangi BPK Jabar. Tujuannya agar belanja Pemprov Jabar diaudit lebih dalam khususnya dalam penggunaan belanja dan akan terlihat belanja secara rinci dan terbuka.