Iapun menyoroti rendahnya realisasi pajak reklame dan pajak hotel. Dari target pajak reklame Rp15 miliar, baru tercapai Rp6,8 miliar. Sedangkan dari target pajak hotel Rp75 miliar, baru sekitar Rp19 miliar.
“Kalau reklame tidak bayar pajak meski sudah SP1, SP2, SP3, saya minta potong saja reklamenya. Jangan dibiarkan tidak tertib,” katanya.
Salah seorang ASN Pemkab Bandung yang enggan disebutkan namanya mengaku kaget dengan pemotongan yang tiba-tiba diberlakukan tanpa sosialisasi resmi terlebih dahulu.
Baca Juga:Siasat Dedi Mulyadi Balas Menkeu, Datangi BPK dan Bakal Tagih TKDPemangkasan TKD Ancam Pembangunan Daerah, Begini Langkah Pemda di Jabar
“Tukinnya sudah berlangsung dari bulan Oktober, tanpa ada sosialisasi dulu. Jadi cuma dengar-dengar info bakal ada pemotongan, tapi ternyata langsung dipotong 30 persen,” ujarnya, Sabtu (1/11).
ASN tersebut mengatakan, pemotongan yang berlaku menyeluruh dari eselon atas hingga bawah terasa tidak adil, sebab besaran penghasilan antar-level sangat berbeda jauh.
“Yang pasti mah pemotongan 30 persen sangat berdampak signifikan, apalagi buat ASN yang levelnya di bawah. Secara penghasilan kecil, sementara kebutuhan keluarga terus jalan,” katanya.
Ia juga menyayangkan kebijakan itu hanya terjadi di Kabupaten Bandung. Menurutnya, di beberapa daerah lain, pemangkasan justru dilakukan terhadap kegiatan dinas atau belanja nonpegawai, bukan terhadap tunjangan ASN.
“Yang paling mengkhawatirkan, kan cuma di Kabupaten Bandung aja yang dipotong. Dengar informasi di kota atau kabupaten lain tidak ada pemotongan tukin. Mereka potongnya ke kegiatan, bukan ke tunjangan pegawai,” ucapnya.
ASN tersebut mengaku, setelah pemotongan berlaku, banyak rekan-rekannya kesulitan mengatur keuangan keluarga. Sebagian bahkan terancam telat membayar cicilan rumah dan kendaraan yang sebelumnya sudah diatur berdasarkan penghasilan tetap.
“Dalam kondisi seperti ini, jujur banyak yang kesulitan. Ada cicilan-cicilan yang sebelumnya bisa dibayar, sekarang jadi berat. Uang yang mestinya buat listrik, beras, kebutuhan rumah tangga, jadi kepotong,” tuturnya.
Keresahan Juga Dialami ASN Kota Bandung
Baca Juga:Pemkab Bandung Tak Terapkan WFH Meski TKD DipangkasPemangkasan TKDD Berpotensi Ganggu Stabilitas Fiskal Daerah, Begini Kata Pengamat
Tak hanya di Kabupaten Bandung, keresahan juga dirasakan di kalangan ASN Kota Bandung. Informasi yang beredar mengenai potensi pemotongan tunjangan hingga belasan persen membuat banyak ASN mulai memutar otak untuk menata ulang kondisi keuangannya.