JABAR EKSPRES – Pengamat Kebijakan Publik Independen, Achmad Muhtar, menilai kebijakan penurunan TKD perlu dikaji lebih hati-hati agar tidak menimbulkan efek domino terhadap motivasi kerja ASN dan perekonomian lokal.
“ASN adalah roda utama pelayanan publik. Ketika kesejahteraannya turun signifikan, bukan hanya daya beli mereka yang tertekan, tapi juga kualitas pelayanan publik bisa ikut menurun,” kata Achmad saat dihubungi Jabar Ekspres.
Bukan hanya soal anggaran, tapi juga psikologis ASN. Ketika muncul ketidakpastian, akan muncul keresahan yang berpengaruh pada produktivitas.
Baca Juga:Dampak Pemotongan TKD 2026: Tukin Dipangkas, ASN Bergejolak!DPRD Bogor Dorong Tes Urine Rutin, ASN Terancam Sanksi Tegas
Selain itu ada potensi dampak makro dari penurunan TKD, terutama terhadap sektor perbankan daerah.
Bank daerah seperti BJB memiliki portofolio kredit yang besar dari ASN. Jika banyak ASN terdampak penurunan penghasilan, risiko kredit macet bisa meningkat.
Berdampak pada Kemampuan Ekonomi Keluarga
Bagi sebagian ASN, tukin bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi sudah menjadi bagian penting dari struktur keuangan keluarga.
Penurunan sedikit saja dapat berdampak pada kemampuan mereka memenuhi kewajiban rutin seperti cicilan bank, pembayaran rumah, hingga biaya pendidikan anak.
“Sekarang banyak yang mulai menghitung ulang pengeluaran rumah tangga, karena kalau tukin benar dipangkas, otomatis daya beli juga berkurang,” kata salah satu ASN golongan IV di lingkungan Pemkab Bandung Barat yang meminta namanya tidak disebut, Jumat (31/10/2025).
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Ade Zakir membenarkan bahwa pemerintah daerah memang sedang menghadapi tekanan fiskal akibat turunnya dana transfer dari pusat.
Total pengurangan tersebut, kata Ade, mencapai sekitar Rp300 miliar, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak Pusat, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK).
Baca Juga:Belajar dan Mengabdi: Cara Intan Cahya Rachmat ASN Bandung Barat Mengucap Sumpah PemudaTingkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri, Menkeu Buka Peluang Kenaikan Gaji ASN di 2026?
“Penurunan transfer dari pusat akan ditindaklanjuti dengan efisiensi anggaran. Kami sedang menghitung ulang kemampuan fiskal daerah agar program-program prioritas tetap bisa berjalan,” ujarnya.
Bersiap Hadapi Tekanan Fiskal
Pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat pada tahun 2026 mulai memunculkan kekhawatiran di berbagai daerah, termasuk Kota Cimahi.
Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bersiap menghadapi tekanan fiskal yang signifikan dengan cara mengefisienkan belanja, tanpa mengorbankan pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat.