JABAR EKSPRES – Drama saling sindir antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Keuangan Purbaya tampaknya masih berlanjut.
Dedi Mulyadi menyatakan akan menagih Menteri Keuangan jika Pemprov Jabar terbukti mampu melakukan belanja dengan baik.
Pria yang akrab disapa KDM itu menjelaskan, Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 akan ditunda.
Baca Juga:Pemain Andalan Cedera Jelang El Clasico, Hansi Flick Harus Putar Otak!Alasan Thom Haye Menghilang saat Persib Tekuk Selangor FC di ACL 2
“Kalimat saya ditunda, bukan dipotong. Karena itu hak daerah,” ujarnya selepas mendatangi Kantor BPK Jabar, Jumat (24/10).
KDM memaparkan, salah satu alasan penundaan tersebut adalah adanya anggapan bahwa sejumlah daerah tidak mampu membelanjakan anggarannya secara optimal.
“Tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik dan menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito,” cetusnya.
Atas dasar itu, KDM sengaja mendatangi BPK Jabar. Tujuannya agar belanja Pemprov Jabar diaudit lebih mendalam sekaligus meluruskan pandangan tersebut.
Sehingga nanti bisa jelas kondisi belanja Pemprov Jabar. “Biarkan BPK mengaudit,” katanya.
Lebih lanjut, KDM menegaskan, jika hasil audit menunjukkan belanja Pemprov Jabar tergolong baik, pihaknya akan menagih Menkeu terkait pencairan TKD.
Selain itu, ia juga akan menagih Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan.
Baca Juga:Akhirnya Rizky Ridho Akui Bikin Kesalahan Fatal di Laga Timnas Indonesia vs IrakVirgil van Dijk Minta Liverpool Tak Berpuas Diri!
“Jika nanti belanja Pemerintah Daerah sudah baik, belanja infrastrukturnya baik, belanja pendidikannya baik, belanja kesehatannya baik, belanja kesejahteraan rakyatnya baik, dan cash flow pemerintahnya baik. Maka nanti saya mau nagih sama Pak Menteri Keuangan. Maka tidak ada alasan untuk ditunda pembayaran TKD-nya,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, KDM juga disinggung mengenai rencana pertemuan langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya. Namun, ia belum memastikan jadwalnya.
“Nanti juga ketemu. Yang penting adalah meluruskan pernyataan. Kan nggak bisa ngatur-ngatur (jadwal.red) kayak ketemu pacar aja,” candanya.
KDM turut menjelaskan kondisi kas daerah. Menurutnya, dana kas Pemprov Jabar tidak dalam kondisi mengendap, karena uang yang ada di bank akan digunakan untuk berbagai keperluan.
Termasuk untuk membayar kontraktor yang menjadi Mitra Pemprov. “Pembayarannya bertahap. Karena bagian dari pengendalian keuangan dan pengendalian pekerjaan,” cetusnya. (son)