Tembus Rp 77,1 Triliun, Realisasi Investasi Jawa Barat Triwulan III jadi Teratas

Kawasan Industri di Kota Bandung. (son)
Kawasan Industri di Kota Bandung. (son)
0 Komentar

Jabarekspres.com, Bandung – Jawa Barat masih jadi primadona bagi investor. Terbukti di triwulan III 2025, realisasi investasi Jawa Barat masih jadi teratas.

Hal itu berdasarkan laporan laporan realisasi investasi pada Triwulan III 2025 yang dilansir Menteri Investasi Rosan Roeslani, Jumat (17/10). Tercatat realisasi investasi Jawa Barat tembus di angka Rp 77,1 triliun. Itu sekaligus mengkukuhkan posisi Jawa Barat jadi teratas dibanding provinsi lain.

Di urutan berikutnya adalah DKI Jakarta di angka Rp 63,3 triliun. Lalu Sulawesi Tengah dengan Rp 33,4 triliun, Banten Rp 30,8 triliun dan Jawa Timur dengan 30,4 triliun.

Baca Juga:Dirut Pertamina Beri Apresiasi atas Kontribusi dan Semangat Perwira Saka Subholding GasKejurnas Sentra Pembinaan Olahragawan Muda Resmi Dibuka, Jateng Jadi Tuan Rumah Cabor Atletik dan Taekwondo

Selain itu Jawa Barat juga mencatat investasi PMDN tertinggi dengan Rp 41,8 triliun atau 15 persen dari total. Kemudian diikuti DKI Jakarta sebesar Rp 40,8 triliun atau 14,6 persen dan Kalimantan Timur Rp 23,5 triliun atau 8,4 persen.

Demikianhalnya terkait realisasi PMA. Jawa Barat ada di puncak dengan capaian USD 2,2 miliar. Disusul Sulawesi Tengah dengan nilai USD 2 miliar. Baru DKI Jakarta USD 1,4 miliar, Maluku Utara USD 1 miliar, dan Banten USD 0,8 miliar.

Berkaitan dengan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga bersyukur atas capaian tersebut. Pihaknya turut mengapresiasi kepada semua pihak yang terlibat menjaga iklim investasi positif di Jawa Barat.

“Agar bagus (investasi.red) ya harus ramah. Perizinan harus cepat. Infrastruktur harus dibangun dengan baik,” katanya.

Saat ini perbaikan jalan di Jawa Barat juga dikebut. Diharapkan makin memperlancar akses transportasi masyarakat. Termasuk untuk kegiatan industri.

Jawa Barat juga punya komitmen serius menjaga iklim investasi. Salah satunya dalam upaya menekan aksi premanisme di lingkungan industri. Karenanya, ia juga menginstruksikan agar Disnaker bisa membuka layanan aduan.

Agar ketika ada laporan bisa cepat ditindaklanjuti. “Jadi pemerintah harus hadir. Beri rasa aman juga pada perusahaan,” sambungnya.(son)

0 Komentar