DPRD terus mendorong Pemprov agar dalam waktu cepat segera mengevaluasi dan melakukan pembaharuan road map implementasi yang lebih progresif.
‘’Kami tidak ingin terus-terusan jalan ditempat dan malah menghamburkan anggaran. Kami menyebutnya la yamutu wala Yahya (tidak bermutu tapi olok biaya-red),” Cetus Rahmat.
Terkait masalah perizinan, pihaknya sudah melakukan evaluasi dan kerjasama. Namun jika sampai 25 Desember 2025 tidak ada progres maka DPRD Jabar merekomendasikan pemutusan kontrak.
Baca Juga:Program MBG jadi Ajang Bisnis, Keracunan Masal Marak Terjadi!Proyek Gedung Pencak Silat Tahap II Dinas Perkim Jabar Senilai Rp 16,9 Miliar Diduga Ada Penyimpangan!
Untuk opsi lainnya adalah Gubernur Jawa Barat akan melakukan kerjasama dengan menggandeng DANANTARA.
“Jadi ini sudah lakukan evaluasi menyeluruh, kita targetkan hingga Desember mendatang,’’ pungkas Rahmat. (set/yan).