Pertama, penyeragaman sajian menu yang tanpa mempertimbangkan sumber pangan lokal. Hal ini bertentangan dengan jargon swasembada pangan pemerintah.
Kedua, regulasi pelaksanaan yang banyak melibatkan intitusi militer. Seharusnya Keberadaan BGN dikelola oleh pakar gizi, ahli pangan, dan tenaga kesehatan.
‘’Ini juga justru banyak didominasi oleh purnawirawan militer,’’ ujarnya.
Baca Juga:PT Jaswita Caplok Aset Lahan Pemprov, Perjanjian Sewa di Jalan Pahlawan Salahi Aturan!Proyek Gedung Pencak Silat Tahap II Dinas Perkim Jabar Senilai Rp 16,9 Miliar Diduga Ada Penyimpangan!
Masalah ketiga adalah, mengenai peran eksklusi sekolah dan partisipasi masyarakat sipil yang hanya jadi obyek program ini.
Padahal jika program MBG ini telah banyak mengambil anggaran pendidikan. Tapi pihak sekolah tidak ada pelibatan dalam program ini.
‘’Pada pelaksanaannya juga tidak ada partisipasi dan transparasi publik,’’ kata dia.
Pada prakteknya hanya mengejar ambisi kuantitas dan mengabaikan standar akuntabilitas, keamanan dan keselamatan anak.
Program MBG tekesan terburu-buru demi pencitraan politik dan bukan punya tujuan untuk perlindungan dan pemenuhan gizi anak.
‘’Anak-anak kita adalah pemimpin masa depan bangsa, ia bukan prajurit yang bisa dikorbankan,” seru Ubaid.
Berdasarkan hasil temuan ini, JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara seluruh operasional dapur MBG.
Baca Juga:Galaxy Buds3 FE dan Galaxy Buds Core Tawarkan Kualitas Audio dengan Fitur CanggihTiga Produk Unggulan DFSK Hadir di GIIAS Bandung
Evaluasi menyeluruh dan sistem akuntabilitas juga jaminan keamanan pangan harus ada pembenahan.
Selain itu, keberadaan BGN juga harus ada perombakan dengan memasukan orang-orang yang profesional dan ahli dalam bidangnya.
Selain itu, akuntabilitas dan partisipasi publik dan transparansi mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan harus ada.
‘’Terpenting adalah pengawasan program MBG itu sendiri,’’ tandas Ubaid. (yan).