BANDUNG – Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) yang merupakan janji kampanye presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mendapat sorotan tajam dari masyarakat.
Program yang menggunakan uang APBN ratusan triliuan rupian itu, menuai masalah serius. Sebab pada pelaksanaannya banyak terjadi keracunan masal sampai pratek pengurangan menu dan jadi ajang bisnis untuk kepentingan pribadi.
Menurut data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sudah ada 8.649 anak siswa sekolah jadi korban keracunan menu MBG.
Baca Juga:PT Jaswita Caplok Aset Lahan Pemprov, Perjanjian Sewa di Jalan Pahlawan Salahi Aturan!Proyek Gedung Pencak Silat Tahap II Dinas Perkim Jabar Senilai Rp 16,9 Miliar Diduga Ada Penyimpangan!
Jumlah itu melonjak tajam dan belum terhitung kasus keracunan yang terjadi pada siswa sekolah di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat yang terjadi kemarin.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, kasus keracunan masal akibat MBG sudah tembus 8.649 siswa.
‘’Ini berarti terjadi lonjakan jumlah korban keracunan sebanyak 3.289 anak dalam dua pekan terakhir,” kata Ubaid dalam keteranganya belum lama ini.
Menurutnya, selama bulan September 2025, jumlah korban keracunan per minggunya ada peningkatan.
Ubaid sangat menyesalkan kasus terjadinya keracunan masal yang terjadi. Alih-alih memberi pemenuhan gizi, malah marak terjadi keracunan.
Kasus keracunan masal ini menunjukan, bahwa program MBG dilakukan terburu-buru dan tidak sampai pada tujuan.
Menurut Ubaid akar masalah dari program MBG adalah pendekatan tambal sulam. Berdasarkan temuan banyak praktik menu di bawah standar.
Baca Juga:Galaxy Buds3 FE dan Galaxy Buds Core Tawarkan Kualitas Audio dengan Fitur CanggihTiga Produk Unggulan DFSK Hadir di GIIAS Bandung
Selain itu, temuan lainnya adalah ada pengurangan harga per porsi. Artinya untuk pemenuhan bahan makanan jadi ajang bisnis untuk kepentingan pribadi.
Konflik kepentingan juga banyak terjadi. Bahkan berdasarkan informasi ada pembungkaman suara kritis di sekolah.
Ubaid menyesalkan respon pemerintah yang hanya menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jika terjadi kasus keracunan.
‘’Padahal jika ditellisik banyak SPPG yang terbelit berbagai masalah lain,’’ cetus dia.
“Jadi Keracunan hanyalah puncak gunung es. Masalah MBG lebih dalam dari itu,” tambahnya lagi.
JPPI menuntut agar seluruh dapur MBG dihentikan operasionalnya untuk sementara untuk evaluasi dan pembenahan total.
Menurut Ubaid JPPI telah melakukan kajian mendalam terhadap program MBG dan berkesimpulan ada tiga masalah fundamental.