JABAR EKSPRES – PEMANGKASAN transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026 berpotensi membuat sejumlah daerah di Jawa Barat melakukan penyesuaian besar-besaran dalam postur APBD. Di Kabupaten Bandung, Bupati Dadang Supriatna mengakui alokasi TKD turun signifikan. Namun roda pembangunan akan tetap berjalan.
TKD untuk Kabupaten Bandung hanya sebesar Rp2,6 triliun, turun sekitar Rp935 miliar dari rencana awal Rp3,6 triliun. Sementara total Rancangan APBD (RAPBD) 2026 Kabupaten Bandung disusun dengan target pendapatan Rp6,06 triliun dan belanja Rp6,18 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp114 miliar.
“Ini masih bisa ditutup dari pembiayaan daerah yang bersumber dari PAD sebesar Rp2,05 triliun, transfer pusat dan antardaerah Rp3,98 triliun, serta pendapatan lain-lain sebesar Rp35 miliar,” katanya.
Baca Juga:Gubernur Jabar Terapkan Efisiensi Berbagai Sektor, Pembangunan Terancam AmburadulPangkas Dana Transfer Daerah, Pakar Unpad Peringatkan Potensi Ketimpangan
Menanggapi keputusan pusat soal pemangkasan TKD, Kang DS sapaan akrabnya menegaskan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah strategis agar tidak mengganggu pelayanan publik.
“Kalau TKD berkurang dari Rp3,6 triliun menjadi Rp2,6 triliun, sementara gaji pegawai saja mencapai Rp2,5 triliun, artinya kalau mau balance memang ada program yang disesuaikan. Tapi bukan berarti program itu dihapus. Kita harus cerdas dan cermat menyikapinya,” ujarnya.
Menurutnya, strategi utama yang akan ditempuh adalah memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, program pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak akan terganggu akibat pemangkasan TKD.
Sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi Rp4,48 triliun, belanja modal Rp746 miliar, belanja tidak terduga Rp50 miliar, dan belanja transfer Rp897 miliar. “Sebagian besar belanja operasi itu untuk gaji pegawai Rp2,51 triliun, barang dan jasa Rp1,60 triliun, serta hibah dan bansos sekitar Rp360 miliar,” tambahnya.
Strategi Efisiensi Pemkot Bogor
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengakui, pemotongan transfer daerah tersebut akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Menurutnya total dana transfer yang biasa diterima Kota Bogor setiap tahun sekitar Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun. Sedangkan pemotongannya sekitar Rp340 miliar. “Nilai sebesar itu tentu signifikan, karena berkaitan dengan perencanaan dan program pemerintahan,” ujar Dedie.