Ketua Aliansi Transporter Tangerang Bogor (ATTB), Asep Fadlan, mengaku tidak habis pikir dengan cara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyelesaikan persoalan penutupan tambang di Parungpanjang.
Menurut Asep, meski Kang Dedi Mulyadi (KDM) menawarkan solusi bagi masyarakat yang terdampak, rincian dari konsep tersebut belum dijelaskan secara mendalam.
“Itu kurang tahu saya juga, karena memang tadi lihat videonya, ya kontennya dia memang seperti itu. Cuma kita juga tidak tahu nanti konsepnya, sistemnya bagaimana, pembagiannya seperti apa,” kata Asep saat dihubungi pada Sabtu (11/10/2025).Ia menambahkan, identifikasi masyarakat terdampak pun belum dijelaskan secara menyeluruh.
Baca Juga:Revitalisasi Tangki LNG Arun Capai 81 Persen, Target Beroperasi Akhir 2025Pemprov Jateng Buka Hotline Aduan Keracunan Menu MBG
“Untuk identifikasi orang-orangnya seperti apa, itu kan dia belum tahu secara menyeluruh tentang masyarakat yang terdampak ini,” lanjutnya.Asep menyebut, banyak masyarakat yang terdampak akibat penutupan perusahaan tambang di wilayah Parungpanjang, Rumpin, dan Cigudeg.
Ia juga mengaku heran karena KDM lebih sering menyampaikan solusi melalui konten media sosial daripada melalui dialog langsung dengan masyarakat.
“Saya belum tahu tuh konsepnya, pengaturannya bagaimana. Karena memang, gimana ya, selalu menjawabnya itu lewat konten. Itu yang saya enggak habis pikir,” jelasnya.Asep berharap, KDM dapat duduk bersama masyarakat dan para pemangku wilayah untuk membicarakan persoalan tersebut secara terbuka.
“Ya duduk bareng, kumpulin dengan pak camatnya, kepala desanya, tokoh masyarakatnya. Begitu,” pungkasnya.Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunggah video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, terkait penanganan warga yang terdampak penutupan tambang di Parungpanjang.
Dalam video tersebut, Dedi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan dua opsi bantuan bagi masyarakat terdampak kehilangan pekerjaan dan penghasilan.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan dua opsi,” ujar Dedi dalam video tersebut.Opsi pertama adalah memberikan bantuan sebesar Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan bagi setiap karyawan atau kepala keluarga yang terdampak.
Sementara opsi kedua, pemerintah akan menyiapkan lapangan pekerjaan baru bagi para pekerja tambang, seperti kuli belah batu, operator beko, hingga tenaga kebersihan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat.