JABAR EKSPRES – Di sebuah lahan kosong seluas 1,7 hektare di kawasan Gedebage, Kota Bandung, rencananya bakal berdiri Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang digadang-gadang akan menjadi solusi untuk penumpukan sampah yang kian genting di Kota Kembang.
Namun rencana itu kandas. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membatalkan pembangunan TPST Gedebage, sebuah proyek yang sejak awal digadang-gadang mampu mengolah hingga 390 ton sampah per hari dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
“Gedebage memang secara pelaksanaan programnya, karena itu merupakan bantuan dari pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, itu dibatalkan. Yang TPST Gedebage ya,” ungkap Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Salman Faruq saat ditemui, Rabu (8/10).
Baca Juga:Cek SPPG Jebres, Ahmad Luthfi Minta Percepat Penerbitan SLHS di JatengLeandro Trossard Bungkam Isu Hengkang, Tegaskan Setia Bersama Arsenal!
TPST Gedebage semula dirancang menjadi tonggak penting dalam transformasi sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung. Dengan kapasitas hingga 390 ton per hari dan penerapan teknologi RDF, yang mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif, fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Kota Bandung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, yang kapasitasnya kian terbatas.
Namun, sejak awal 2025, kabar soal proyek ini mulai simpang siur. Harapan sempat membuncah ketika Kementerian PUPR menyatakan akan memberikan dukungan. Tetapi seiring waktu, janji itu tak kunjung terealisasi. Dan kini, kepastian datang: proyek dibatalkan.
Tak dijelaskan secara rinci alasan pembatalan dari pemerintah pusat, namun di lapangan, situasi semakin mendesak. Kota Bandung saat ini menghasilkan sekitar 1.500 ton sampah per hari. Tanpa pengolahan yang memadai, sebagian besar sampah ini akhirnya menumpuk di TPA atau bahkan mencemari lingkungan sekitar.
Meski program pusat gagal, Pemkot Bandung tak tinggal diam. Salman Faruq menyebut bahwa saat ini DLH tengah memetakan potensi kemitraan dengan pihak swasta.
“Oleh karenanya, lahan yang 1,7 hektare itu berencana akan bekerjasama dengan pihak swasta,” ujar Salman.
Model kemitraan tersebut belum dipastikan apakah berbentuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau skema lainnya. Namun yang pasti, Pemkot Bandung mulai membuka ruang komunikasi dengan investor dan pelaku industri pengolahan sampah, terutama yang bergerak di sektor energi alternatif.