Imbas Macetnya Dana Transfer Pusat, Komisi III Dorong Optimalisasi Pendapatan dari Sektor Lain! 

Wakil Ketua Komisi III sekaligus Politikus PPP Jabar M. Romli. (dok humas DPRD)
Wakil Ketua Komisi III sekaligus Politikus PPP Jabar M. Romli. (dok humas DPRD)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Komisi III DPRD Jabar mendorong Pemprov mengoptimalkan sumber – sumber pendapatan lain.

Hal itu merespons berkurangnya kucuran dana transfer dari pemerintah pusat untuk 2026.

“Di 2026 nanti bakal berkurang transfer (dari pusat.red). Maka penggalian potensi PAD menjadi mutlak, ” cetus Wakil Ketua Komisi III M. Romli, Kamis (2/10).

Baca Juga:Pemkot Tegaskan Kebun Binatang Bandung Tak Boleh Dikelola Tanpa Kontribusi ke PAD!Genjot Pendapatan, Serapan PAD di Daerah Masih Seret

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan potensi itu beragam, termasuk pendapatan di luar pajak. Misalnya pendapatan dari sektor retribusi daerah.

“Retribusi itu seperti rumah sakit, tapi memang agak riskan karena bagian dari pelayanan buat masyarakat, ” katanya.

Selanjutnya, optimalisasi pajak alat berat menjadi fokus penting. Mulai tahun 2025, kewenangan pengelolaan pajak ini telah beralih ke Pemerintah Provinsi.

“Tapi pada prakteknya alat berat banyak di Jabar tapi masih berstatus luar Jabar. Jadi itu bisa ditertibkan agar pajak bisa masuk ke Jabar,” cetusnya.

Pengoptimalan pendapatan daerah juga dapat dilakukan dengan mendorong industri-industri yang beroperasi di Jawa Barat untuk membangun kantor pusatnya di wilayah ini. Hal ini penting karena perhitungan pajak didasarkan pada lokasi kantor pusat perusahaan.

Tentu yang tak kalah penting adalah optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kinerja BUMD masih banyak yang belum optimal. Setidaknya dimulai dari pengisian jajaran direksi dengan orang profesional.

Saat ini DPRD Jabar juga tengah menggodok Raperda Tata Kelola BUMD. Tujuannya salah satunya untuk payung pengawasan dan tata kelola yang baik untuk BUMD.

Baca Juga:Pendapatan Hotel Bandung Masih Belum Pulih, Meski Okupansi Lampaui Rata-rata Jabar?

Romli juga mendorong agar Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur bisa aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Itu terkait berkurangnya dana transfer tersebut.

Selain itu, menurut Romli, beberapa target yang diamanatkan dalam RPJMD untuk tahun 2026 juga perlu dibicarakan lagi. Itu juga dampak berkurangnya kucuran dana transfer pusat itu. (son)

0 Komentar