“Nantinya akan ada kebijakan yang mendorong pelajar tidak lagi membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Mereka bisa memanfaatkan BRT yang digratiskan. Angkot juga akan kita integrasikan, supaya mobilitas lebih efisien dan volume kendaraan pribadi bisa ditekan,” katanya.
Erwin juga mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat akan terus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Salah satunya terkait pembatas jalan di kawasan BIP maupun Jalan Sukajadi yang sempat menuai pro dan kontra di media sosial. Ia memastikan Pemkot terbuka terhadap masukan dan akan melakukan penyesuaian kebijakan jika memang diperlukan.
“Semua masukan masyarakat, baik dari media sosial maupun audiensi langsung, kita catat dan evaluasi. Kebijakan publik harus fleksibel, bukan kaku,” ungkapnya.
Baca Juga:Dari Tank hingga Kuda Militer, Pelajar Bandung Belajar Sejarah di Museum KavaleriDari Job Fair hingga Pelatihan, Pemkab Bandung Terus Tekan Pengangguran dengan Berbagai Program
Di luar penanganan langsung terhadap kemacetan di titik-titik padat, Pemkot Bandung juga tengah menyusun perencanaan jangka panjang, termasuk pembangunan parkir vertikal di sejumlah titik strategis untuk mengurangi parkir liar di badan jalan. Erwin menyebut bahwa hal ini merupakan bagian dari penataan ruang dan transportasi kota secara menyeluruh.
“Kemacetan di Bandung tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan saja. Harus kombinasi antara pembangunan infrastruktur, penguatan angkutan umum, dan penataan lalu lintas. Kita ingin Bandung jadi kota yang nyaman dan layak untuk semua warganya,” pungkasnya. (Dam)