JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi menetapkan sejumlah isu strategis sebagai prioritas pembangunan pada tahun 2026. Fokus tersebut dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 yang disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan mendesak masyarakat.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa arah pembangunan tahun depan dirumuskan berdasarkan berbagai persoalan nyata di lapangan.
“Rumusannya didapat dari permasalahan dan isu di lapangan,” ujarnya, Minggu (21/9/2025).
Baca Juga:Real Madrid Bungkam, Raul Asencio Hadapi Dakwaan Penyebaran Video Tak SenonohThierry Henry Desak Arsenal Menangkan Trofi Musim Ini: Waktunya Berhenti Beralasan!
Ia menjelaskan, prioritas pembangunan 2026 mencakup peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan, pengembangan daya saing UMKM, perbaikan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup, penguatan kesejahteraan sosial, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, hingga tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Ngatiyana menambahkan, pembahasan terkait prioritas pembangunan Cimahi 2026 telah dilakukan bersama DPRD Kota Cimahi.
Penyusunan APBD 2026 pun, kata dia, sudah mengacu pada pedoman pencegahan korupsi melalui penandatanganan pakta integritas oleh eksekutif dan legislatif sebelum pengesahan.
“Saya percaya akan tercapai kesepahaman antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah demi mewujudkan harapan masyarakat Cimahi,” ungkapnya.
Selain menyusun rencana pembangunan 2026, Pemkot Cimahi juga melakukan evaluasi terhadap perubahan APBD 2025.
Perubahan tersebut mempertimbangkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kondisi keuangan daerah, serta penyesuaian pendapatan dan belanja.
“Pada perubahan APBD 2025 terdapat poin penting, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, retribusi, dan BLUD, serta tambahan dana transfer melalui Treasury Deposit Facility (TDF) dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, ada juga penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik,” jelas Ngatiyana.
Baca Juga:Di Tengah Konflik Gaza, Israel Dihujani Seruan Boikot Jelang Piala Dunia 2026Pulang ke Tanah Kelahiran, Mourinho Siap Pimpin Benfica Menuju Era Baru
Berdasarkan struktur rancangan perubahan APBD 2025, pendapatan daerah mencapai Rp 1,58 triliun atau naik Rp 32,55 miliar, sementara belanja daerah sebesar Rp 1,77 triliun atau naik Rp 95,30 miliar, atau setara 5,68 persen. Pembiayaan netto daerah tercatat Rp 152,05 miliar atau naik Rp 31,68 miliar, sehingga masih terdapat defisit sebesar Rp 31,06 miliar.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama pada 2026. Ia menyebut, Pemkot Cimahi berkomitmen mengalokasikan sekitar 30 persen APBD setiap tahun untuk pembangunan infrastruktur.