JABAR EKSPRES – Kota Cimahi kembali mendapat sorotan serius setelah kualitas air sungainya dinyatakan paling buruk di Jawa Barat. Berdasarkan hasil pengukuran Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), sejak 2022 hingga 2024 Cimahi konsisten menempati peringkat terbawah dibandingkan 27 kabupaten/kota lainnya..
Kondisi ini kian mengkhawatirkan karena pencemaran air sungai di Cimahi didominasi bakteri E-coli yang bersumber dari kotoran manusia maupun hewan.
Fakta ini diungkap oleh Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa di bawah KLHK, Edward Hutapea, ia menjelaskan bahwa dari seluruh daerah di Jawa Barat yang masuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Cimahi yang termasuk ke dalam Sub DAS Cihaur memiliki Indeks Kualitas Air (IKA) terendah dengan kategori sangat kurang.
Baca Juga:PGN Ajak Jurnalis Naik Taksi BBG dalam Roadshow AJP 2025 Teritori JatimbalinusKapolresta Bandung Resmi Jadi Dewan Penasehat dan Bapak Angkat Komunitas Ojol Samawana Jabar
“DAS Citarum merupakan salah satu prioritas nasional yang harus dipulihkan kondisi dan fungsinya. Namun dari 10 kabupaten/kota yang berada di kawasan DAS tersebut, Cimahi berada pada posisi paling rendah,” ujarnya baru-baru ini.
Hasil penelusuran menunjukkan, pencemaran ini tak lepas dari posisi Cimahi yang tidak memiliki hulu sungai. Sebagian besar hulu sungai berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat bagian utara yang didominasi area pertanian dan peternakan.
Kondisi tersebut menyebabkan tingginya cemaran bakteri E-coli, diperparah dengan padatnya permukiman di Cimahi yang masih banyak membuang limbah domestik langsung ke aliran sungai tanpa pengolahan.
Lima anak sungai utama di Cimahi tercatat memiliki kualitas air yang buruk, yakni Sungai Cibeureum, Cibaligo, Cibogo, Cisangkan, dan Sungai Cimahi. Meski secara kasat mata air tidak tampak pekat, hasil uji laboratorium menunjukkan kandungan bakteri E-coli sangat tinggi.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, Chanifah Listyarini, mengakui indeks kualitas air Cimahi menjadi salah satu yang terburuk di Jawa Barat. Pihaknya tengah mengupayakan peningkatan indeks kualitas lingkungan melalui Forum Perangkat Daerah (FPD).
“Itu tidak mungkin diselesaikan oleh DLH saja. Ada banyak program dan kegiatan yang harus melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD),” ujarnya saat dikonfirmasi, Jum’at (19/9/25).