JABAR EKSPRES – Wali Kota Banjar Sudarsono menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perbaiksn jalan rusak di tahun 2027 memdatang.
Hal itu disampaikan Sudarsono mengingat kondisi infrastruktur jalan di Kota Banjar yang kian memprihatinkan. Tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, namun itu juga kerap memicu kecelakaan lalu lintas.
Target tersebut disampaikan Sudarsono usai meninjau salah satu ruas jalan yang baru saja diperbaiki di Kelurahan Situbatu, Kota Banjar, Selasa (16/9/2025). Ia mengakui bahwa target tersebut harus ditempuh secara bertahap lantaran terkendala keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar saat ini.
Baca Juga:KUR Perumahan Diklaim Serap Jutaan Tenaga Kerja, Benarkah? Menkeu Sebut Himbara Kelimpungan Terima Rp200 Triliun, Rosan: Kapasitas Setiap Bank Berbeda!
“Tahun 2027 semua jalan rusak di Kota Banjar akan tertangani. Kenapa menunggu lama, karena kondisi keuangan kita saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Jadi, pengerjaannya akan dilakukan bertahap,” ujar Sudarsono.
Wali Kota mengungkapkan data terkininya, dimana sekitar 25 persen jalan di Kota Banjar masuk dalam kategori rusak sedang dan 20 persen lainnya rusak berat. Dengan kondisi anggaran yang ada, Pemkot tidak mampu menutupi biaya perbaikan menyeluruh untuk semua titik rusak dalam waktu singkat.
“Anggaran perbaikan selama tahun ini tidak bisa mencukupi untuk memperbaiki secara keseluruhan kondisi jalan yang rusak,” jelasnya.
Komitmen Wali Kota ini disambut dengan sorotan kritis dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar. Melalui Komisi III yang membidangi infrastruktur, DPRD menilai Pemerintah Daerah masih kurang memberikan prioritas pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan, menyatakan bahwa pihaknya telah berulang kali menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk perbaikan jalan, sesuai dengan mandat undang-undang. Namun, usulan tersebut kerap tidak mendapat respons yang memadai saat pembahasan anggaran.
“Setiap kali memasuki pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), usulan perbaikan jalan kerap terhenti di tingkat desk atau meja pembahasan,” ujar Cecep.
Lebih lanjut, Cecep mengungkapkan kekecewaannya terhadap skala prioritas Pemkot. Untuk tahun anggaran 2026 mendatang, hanya tercatat program pemeliharaan rutin, bukan pembangunan atau perbaikan menyeluruh yang memang sangat dibutuhkan.