JABAR EKSPRES – Forum Rakyat Jawa Barat Bersatu (Forjabar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/9/2025). Massa mendesak lembaga antirasuah tidak tebang pilih dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Koordinator Forjabar, Usman Nazarudin, menyoroti nama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya, yang pernah diperiksa KPK sebagai saksi pada 2023 lalu. Namun, hingga kini publik tidak pernah mendapat penjelasan soal keterangan yang disampaikannya, maupun tindak lanjut dari pemanggilan tersebut.
“Kenapa KPK tiba-tiba berhenti? Patris sudah dipanggil, tapi setelah itu senyap. Jangan-jangan ada kekuatan besar yang sengaja melindungi. Kalau benar demikian, maka ini bukan sekadar kasus hukum, tapi sudah masuk ranah politik hukum,” tegas Usman.
Baca Juga:KNPI: Resolusi PBB untuk Palestina Adalah Evolusi Spirit Konferensi Asia Afrika 1955FORBAS Majakuning Minta KPK Tinjau Kembali Dugaan Kasus Korupsi di DJKA Kemenhub
Forjabar menilai posisi Patris saat menjabat Direktur Pengamanan Proyek Strategis (PPS) di Kejaksaan Agung sangat krusial. Jabatan itu mengawasi proyek strategis nasional bernilai triliunan, termasuk proyek perkeretaapian. Namun, justru di periode itu kasus-kasus besar mencuat, termasuk skandal korupsi DJKA yang kini menyeret banyak pejabat.
“Publik wajar curiga. Rekam jejak Patris penuh tanda tanya. Jangan sampai KPK hanya berani menyeret pejabat kelas menengah, tapi melindungi mereka yang punya jabatan tinggi,” sambung Usman.
Dalam aksinya massa Forjabar melakukan teatrikal melempar telur dan tomat busuk ke wajah Patris Yusrian (diperankan seseorang dengan poster bergambar timbangan hukum). Aksi teatrikal itu menggambarkan kemarahan rakyat terhadap hukum yang dianggap tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
“Telur dan tomat busuk ini simbol. Keadilan yang seharusnya menetas, malah busuk karena tangan kotor para koruptor. Integritas pejabat juga ikut membusuk. Inilah kekecewaan rakyat,” ujar Usman.
Forjabar memperingatkan, bila KPK terus menghindari pemanggilan ulang terhadap Patris Yusrian Jaya, maka kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi akan runtuh.
“Kami tidak ingin KPK jadi macan ompong. Kalau ada kekuatan besar yang ikut bermain, rakyat berhak tahu. Hukum tidak boleh tunduk pada politik,” tutup Usman.