JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menegaskan bahwa empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kota Bandung tergolong sangat urgen untuk segera dibahas dan disahkan.
Keempat raperda tersebut diajukan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar pada Selasa, 9 September 2025 di Gedung DPRD Kota Bandung.
Saat dikonfirmasi, Asep menyebutkan bahwa substansi dari raperda yang diusulkan menyentuh langsung isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, ketertiban dan keamanan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan masyarakat dari perilaku menyimpang.
Baca Juga:Biar Kulit Halus Lagi, Ini 7 Cara Sederhana Atasi Pori-Pori MembandelMerefleksikan Tema Haornas 2025 ‘Olahraga Satukan Kita’ ala DBL Indonesia
“Dari pemerintah kota, ada empat buah raperda yang harus mungkin jadi bahan pembahasan, Yang satu, grand design tentang keluarga. Yang kedua, terkait dengan keamanan. Yang ketiga, terkait dengan sosial. Kemudian yang keempat terkait dengan penyimpangan seksual,” ujar Asep Mulyadi, Rabu (10/9).
Ketika ditanya lebih lanjut tentang urgensinya, Asep tak ragu menyatakan bahwa keempat raperda tersebut masuk dalam kategori sangat penting dan mendesak, terutama jika dikaitkan dengan upaya Kota Bandung dalam menyongsong bonus demografi dan target nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Urgent sekali. Kita kan menghadapi Indonesia emas, ada bonus demografi. Mau tidak mau kita harus menyiapkan generasi masa yang akan datang, generasi yang tentu saja siap untuk membangun bangsa. Dan itu dimulai dari keluarga,” tegas Asep.
Ia menekankan bahwa ketahanan keluarga merupakan titik awal dari pembangunan manusia yang berkualitas. Dalam konteks ini, raperda tentang Grand Desain Pembangunan Keluarga Kota Bandung Tahun 2025–2045 dinilainya sangat strategis, karena memuat arah dan kebijakan jangka panjang untuk memperkuat kualitas keluarga sebagai institusi sosial paling mendasar.
Menurut Asep, jika keluarga dikelola dengan baik dari sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan nilai moral, maka tantangan sosial lainnya seperti kriminalitas, kemiskinan, dan penyimpangan perilaku dapat ditekan sejak dini.
Asep memastikan bahwa DPRD Kota Bandung akan segera memulai pembahasan empat raperda tersebut di tingkat fraksi dan alat kelengkapan dewan. Ia berharap proses ini berjalan efektif, partisipatif, dan terbuka terhadap masukan dari masyarakat serta para ahli.