JABAR EKSPRES – Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jabar menyayangkan realisasi Bantuan Keuangan bagi siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (Bankeu RMP) di Kota Bandung. Bantuan untuk SMA/K itu tak kunjung mengalir.
Ketua FKSS Jabar Ade D Hendriana menceritakan, Bankeu RMP untuk SMA/K Swasta di Kota Bandung itu telah melalui perjalanan panjang. Walaupun akhirnya kini tak kunjung mengalir.
Ade menguraikan, pada 2024 sedianya Bankeu RMP itu untuk membiayai 17.159 peserta didik rawan melanjutkan pendidikan. Nilainya sekitar Rp26,7 miliar.
Baca Juga:Pagu Anggaran Kementan 2026 Alami Kenaikan Fantastis, Capai Rp40 Triliun!Bankeu Dipangkas Rp1,7 Triliun, Pemkab Bogor Siap Lebih Selektif Gunakan APBD
Tapi bankeu itu mengalami gagal salur pada 2024. “Bantuan itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkot Bandung. Diserahkan ke Pemprov yang kemudian nanti dikucurkan ke peserta didik di Kota Bandung,” jelasnya, Senin (8/9).
Ade melanjutkan, rencana awal Bankeu itu dikucurkan melalui pos APBD Perubahan 2024. Tapi mogok. Penyebabnya adalah keterlambatan pemberitahuan dari pihak Kota Bandung. “Pemberitahuan Bankeu RMP pada Tanggal 30 Oktober 2024 sedangkan penetapan atau pengesahan APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat Tanggal 18 Oktober 2024,” jelasnya.
Ade menuturkan, setelah adanya dialog panjang antara Pemkot Bandung, Pemprov Jabar dan sekolah swasta baik SMA/K Swasta, Bankeu RMP 2024 dijanjikan akan disalurkan kembali pada APBD Murni Tahun 2025. Tapi itu kembali gagal.
Alasannya, karena ada pergantian Wlikota dan Gubernur. Kemudian ada kebijakan efisiensi dan pergeseran APBD Provinsi Jawa Barat. “Bankeu RMP yang semula direncanakan masuk APBD Murni 2025 digeser ke APBD Perubahan,” cetusnya.
Menyambung proses tersebut, SMA/K Swasta pun diwajibkan mengajukan proposal Bankeu RMP lewat SIPD dan diberi waktu selama dua hari untuk mengunggah proposal. Tapi setelah rangkaikan prosedur ditempuh Bankeu RMP 2024 kembali gagal salur karena tidak masuk APBD Perubahan Pemprov Jabar Tahun 2025. “Ya ternyata karena Pemkot Bandung tidak menganggarkan Bankeu RMP,” katanya.
Ade menuturkan, Keseriusan Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar patut dipertanyakan untuk mengurus dan menyelamatkan nasib siswa RMP. Penyebab lainnya bisa karena adanya ego sektoral pemerintah daerah, antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu menyebabkan ada kendala proses komunikasi dan koordinasi terkait pembahasan anggaran tersebut.