Maulana menegaskan, guru adalah tombak pendidikan. Jika guru honorer di sekolah swasta hanya diberi Rp60 ribu per siswa, maka kehidupannya jelas tidak layak.
“Bagaimana mereka bisa hidup layak? DPRD mendesak Pemprov Jabar mengoreksi kebijakan ini. Jangan sampai guru kalah sejahtera dibanding tenaga kebersihan dan keamanan,” terangnya.
Ia juga mengingatkan, kebijakan bantuan langsung ke siswa tidak boleh mengorbankan hak dasar pendidik.
Baca Juga:Pemprov Jateng Ringankan Beban Warga, Pangan Murah Diserbu Ribuan MasyarakatGubernur Ahmad Luthfi Instruksikan Bupati dan Wali Kota Percepat Pemulihan Daerah
“Kalau guru tidak sejahtera, bagaimana kita bisa berharap kualitas pendidikan meningkat? Prioritasnya jelas, sejahterakan dulu guru,” pungkasnya.