Kata Dyon, Kabupaten Bogor sudah Universal Health Coverage (UHC) pada 2024 lalu atau saat masa kepemimpinan Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu. “Jadi dicover sama APBD, alhamdulillah pak bupati waktu itu pak Pj Bupati, karena kita kan launching 2024 UHC nya, ga boleh ada tunggakan,” ucapnya.
Lebih jauh, lanjut Dyon, pihak Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban membantu derah di Jawa Barat untuk pembiayaan kesehatan sekitar 30 sampai 40 persen. “Itu kan sudah ada ketentuannya ya, ada aturannya. Jadi memang kewajiban provinsi membantu daerahnya untu anggaran kalau ga salah sebesar 30 sampai 40 persen lah, kan jadi agak gede keliatannya, karena bogor kan masyarakatnya banyak ya,” kata dia.
Selain bantuan dari APBD, Dyon mengaku, Kabupaten Bogor memperoleh bantuan dari APBN dari pengajuan. Dyon menjelaskan, 98.24 persen atau setara dengan 5.707.630 dari 5.809.790 jiwa di Kabupaten Bogor sudah mempunyai jaminan kesehatan. Kemudian, untuk tingkat keaktifan peserta BPJS PBJ di Kabupaten Bogor 80.27 persen.
Baca Juga:Liverpool Pecahkan Rekor Transfer! Alexander Isak Diboyong Seharga Rp2,8 TriliunTitah Prabowo, Parpol Serentak Pecat Anggota DPR Bermasalah Per 1 September!
“Yang keaktifannya 80,27 persen. Jadi ada yang tidak aktif dari sini tuh sebenernya tapi kebanyakan dari mandiri atau tenaga kerja yang harus dibayarkan perusahaan,” pungkasnya. (agi/cep/zar/yan/mg1/sfr)