JABAR EKSPRES – Program Sekolah Rakyat yang digadang-gadang menjadi jembatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, kini tengah menghadapi tantangan besar.
Ratusan siswa di berbagai daerah memilih mengundurkan diri, dan memunculkan pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi?
Pakar Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat IPB University, Prof. Lala M. Kolopaking, menilai persoalan ini berakar pada minimnya pendekatan sosial-budaya serta kurangnya pelibatan masyarakat sejak awal program.
Baca Juga:Gara-gara Bawa Rombongan Terlalu Banyak, Lamaran Pria ini Ditolak3,2 km Jalan Keneng-Londok Dikerjakan Tahun ini, Warga Ucapkan Terimakasih Kang DS
“Sekolah Rakyat punya tujuan mulia, tapi perlu pemetaan sosial-budaya agar benar-benar menyentuh kebutuhan dan karakter masyarakat setempat. Masyarakat harus dilibatkan sebagai subjek, bukan hanya objek penerima manfaat,” ujar Lala, Selasa (12/8/2025).
Absennya Pendekatan Partisipatif Bikin Siswa Tak Betah
Menurut Lala, absennya dialog dan keterlibatan masyarakat bisa membuat siswa tidak betah tinggal di asrama.
“Kalau ada yang bilang tidak betah, mungkin mereka jauh dari budaya lokal, bahkan mengalami homesick,” ujarnya.
Ia menekankan, model sekolah berasrama cocok untuk anak-anak dari keluarga rentan di desa, namun keberhasilannya bergantung pada proses awal, dialog dengan masyarakat, pemetaan sosial, dan seleksi siswa sesuai latar belakang mereka.
Selain itu, Lala menilai perlu kejelasan definisi tidak mampu serta penyesuaian kurikulum dengan potensi ekonomi lokal.
“Di daerah perkebunan karet, misalnya, selain materi umum, ajarkan juga keterampilan industri karet. Di pesisir, fokus pada sektor maritim,” tambahnya.
Data Pengunduran Diri Siswa Sekolah Rakyat
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan, total ada 115 siswa yang mengundurkan diri atau sekitar 1,4% dari total 9.705 siswa Sekolah Rakyat.
Baca Juga:Payment ID Batal Diluncurkan 17 Agustus, BI Ungkap Alasannya Aplikasi Dapodik 2026.a Resmi Rilis, Ini Cara dan Daftar Fitur Barunya
Daerah dengan jumlah pengunduran diri terbanyak adalah Jawa dan Sulawesi (masing-masing 35 siswa), diikuti Sumatera (26 siswa), Kalimantan (10 siswa), Maluku (5 siswa), serta Bali dan Nusa Tenggara (4 siswa). Papua menjadi satu-satunya daerah tanpa siswa yang mundur.
Gus Ipul menyebut alasan utama mundurnya siswa antara lain tidak siap tinggal di asrama, tidak ingin jauh dari orang tua, hingga harus membantu merawat orang tua tunggal.
Pemerintah pun segera menyiapkan pengganti untuk mengisi kekosongan. “Di Sulawesi, dari 35 siswa yang mundur, 26 sudah ada penggantinya. Di daerah lain sebagian besar juga sudah terisi,” ujarnya.