JABAR EKSPRES – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (Demul) mengusulkan agar mengganti Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK), menjadi upah sektoral tapi terpusat.
Gagasan itu disampaikan Gubernur Demul di hadapan Pengurus dan Anggota APINDO, Selasa (5/8). Ia menguraikan, penetapan UMK kerap menimbulkan polemik dan itu cukup menyita perhatian dari kalangan pengusaha, buruh, hingga pemerintah.
Dalam penetapannya, kepala daerah juga tidak sedikit mendapatkan tekanan politik dari berbagai pihak. “Kemudian kalau momentum politik sering kali dimanfaatkan untuk nyari popularitas. Itukan kurang tepat,” jelasnya.
Baca Juga:Angkot Pintar Angklung Dibanderol Rp400 Jutaan, Pemkot Bandung Tak Mampu Beli?Waspada Kemarau Basah, Dinkes Kota Bandung Ingatkan Kerentanan Penyakit Ini!
Mantan Bupati Purwakarta itu melanjutkan, karena itulah ia menyarankan gagasan dengan membuat upah yang setara. Konsepnya adalah upah sektoral terpusat, di mana besaran upah ditentukan oleh daerah sektoral.
“Pertambangan semua daerah sama. Energi semua daerah sama, kemudian makanan minuman semua daerah sama dan ini akan membuat iklim dunia industri dan perburuhan kondusif,” cetusnya.
KDM menambahkan, penetapan upah berdasarkan UMK itu juga menunjukkan kesenjangan signifikan antardaerah. Contohnya, Kabupaten Sumedang yang bertetangga dengan Bandung dan Subang.
UMK Sumedang 2025 ada di Rp3,7 juta, Subang di Rp3,5 juta dan Kabupaten Bandung Rp3,7 juta.
Atau Kabupaten Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bogor yang juga bertetanggaan di mana UMK Purwakarta di angka Rp4,7 juta, Karawang Rp5,5 juta, Bekasi Rp5,5 juta, dan Bogor Rp4,8 juta.
“Padahal pabriknya deketan. Orang Purwakarta kerja di Karawang, orang Karawang kerja di Purwakarta atau Bekasi dengan Bogor yang tetanggaan. Nah gagasan saya sampaikan ke Forum Apindo dan di depan Menteri Ketenagakerjaan,” cetusnya.
Prihatin Buruh Garment Perempuan
Dalam kesempatan itu, Demul juga menaruh perhatian pada buruh Garment, terutama para perempuan.
Baca Juga:Pembangunan SMKN 1 Cijeungjing Mandek, Izin Operasional Tak Kunjung Terbit!Tak Layani Pemesan Bendera One Piece Meski Jadi Primadona Jelang HUT RI, Pedagang: Takut Melanggar Hukum
Para buruh tidak mendapat makanan yang pas, sehingga selalu makan di luar pabrik. Ketika makan di luar pabrik, makanan yang tersedianya tidak sesuai dengan kadar kebutuhan mereka sebagai karyawan. “Nutrisinya, gizinya, proteinnya, kemudian air mineralnya,” bebernya.
Demul melanjutkan, persoalan lain adalah buruh perempuan sering terlambat ganti pembalut, konsisi itu rawan mengakibatkan kanker serviks.
Karena itulah Pemprov bakal merancang Pergub agar perempuan di Jawa Barat terlindungi ketika bekerja. Kemudian juga rencana bantuan membangun kantin kantin bagi buruh.