Dampak penghapusan dana hibah disebut telah terasa di berbagai daerah. Saepuloh mencontohkan sebuah madrasah di Majalengka yang hanya memiliki 14 siswa dan tidak menarik biaya pendidikan.
Kini, pihak sekolah kesulitan menggaji guru karena ketergantungan pada bantuan pemerintah. “Kalau siswa cuma 14, tetap harus ada guru. Tapi dari mana mereka digaji?” katanya.
Saepuloh pun menyoroti kebijakan rombongan belajar yang diperbesar menjadi 50 siswa per kelas, yang dinilai semakin memberatkan sekolah swasta. Saepuloh menyebut lebih dari separuh sekolah di bawah naungan Pergunu Jabar terdampak oleh kombinasi kebijakan ini.
Baca Juga:Pengamat Politik : Pengibaran Bendera One Piece Simbol KetidakadilanLedakan Sampah Lukai Warga Cimahi, Lurah Dorong Edukasi Pengelolaan Limbah Rumah Tangga
PW Pergunu mengingatkan bahwa Provinsi Jawa Barat telah memiliki perda dan pergub tentang fasilitasi pesantren. Namun, implementasi regulasi tersebut dinilai belum optimal.
“Regulasi sudah ada, tapi kenapa tidak dijalankan? Jangan-jangan ini pola sistematis untuk mematikan pesantren di Jawa Barat,” pungkasnya.
Reporter: Muhammad Nizar