JABAR EKSPRES – Ketegangan antara Thailand dan Kamboja yang kembali mencuat beberapa waktu terakhir menimbulkan kekhawatiran di kawasan Asia Tenggara. Sebagai sesama anggota ASEAN, konflik kedua negara tersebut tentu menjadi perhatian Indonesia. Namun, apakah kondisi ini berdampak langsung terhadap keamanan dalam negeri?
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, memberikan penjelasan tegas dan menenangkan. Dalam pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube Liputan6, Frega menegaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang cinta damai, tetapi tetap memegang prinsip kesiapsiagaan nasional.
“Ketika kedaulatan diganggu, kita harus siap mempertahankan,” ujarnya.
Ia menambahkan, modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) bukan berarti Indonesia sedang bersiap untuk berperang. Justru sebaliknya, hal itu merupakan bentuk investasi jangka panjang guna menjaga stabilitas nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga:OCA AI dari Telkom Kenalkan Chatbot Builder Tanpa CodingVIRAL! Logo HUT RI ke-80 Tuai Kritik Dianggap Gagal Total, Netizen: Estetika Nol Besar
Indonesia terus memantau perkembangan konflik di kawasan Asia Tenggara, termasuk kemungkinan terlibat dalam upaya diplomatik apabila diminta oleh ASEAN. Menurut Frega, Indonesia memiliki pengalaman sebagai penengah dalam konflik Thailand-Kamboja di masa lalu, dan peran tersebut masih mungkin diambil kembali di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Indonesia memiliki rekam jejak sebagai negara penengah yang aktif dan dipercaya di kawasan,” ungkapnya.
Selain modernisasi alutsista, penempatan pasukan di wilayah perbatasan darat serta pulau-pulau terluar juga menjadi bagian penting dari sistem pertahanan negara. Dengan lebih dari 17.000 pulau, tantangan geografis Indonesia memang besar. Namun, pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan jumlah dan kualitas pos pengamanan di wilayah-wilayah strategis tersebut.
Menurut Frega, tugas pertahanan bukan hanya menangkal ancaman militer. Penegakan hukum terhadap pelanggaran non-tradisional seperti penyelundupan, perdagangan ilegal, dan pelanggaran wilayah juga menjadi perhatian serius Kementerian Pertahanan.
“Menjaga keutuhan wilayah adalah amanah konstitusi, bukan semata tugas militer,” tegasnya lagi.
Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Negara ini menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, tanpa terjebak dalam blok kekuasaan mana pun. Komitmen untuk terus mendorong perdamaian dunia juga menjadi bagian dari strategi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin tak menentu.