JABAR EKSPRES – Pembangunan rumah subsidi terus digalakan pemerintah guna memberikan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Hal itu disampaikan Komisioner Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Senin.
“Kami terus bekerja keras memperkuat kolaborasi dengan seluruh mitra untuk memastikan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dapat mengakses rumah pertama mereka dengan harga terjangkau,” ujarnya dikutip Selasa (29/7/2025).
Baca Juga:Sambut Baik Sikap Kepala Daerah Dukung Study Tour, P3JB Minta Dibuat Aturan ResmiPerbasi Cimahi Bangkitkan Kompetisi Basket, 'Cimahi Calling 3×3' Jadi Ajang Seleksi Atlet Porprov 2026
Adapun BP Tapera menargetkan pembangunan rumah subsidi rampung tahun ini, setidaknya 350 ribu unit dapat secepatnya diakses oleh masyarakat.
Sedangkan, per 28 Juli 2025 penyaluran anggaran untuk membangun rumah subsidi oleh BP Tapera ini mencapai Rp17 triliun, dengan realisasi pembiayaan mencapai 137.015 unit.
Penyaluran ini dilakukan kemitraan dengan 38 bank penyalur dan melibatkan 6.896 pengembang yang membangun rumah subsidi di 10.321 lokasi yang tersebar di 33 provinsi dan 388 kabupaten/kota di Indonesia.
Sementara itu, Heru menuturkan bahwa BP Tapera dibentuk demi mendukung pembiayaan perumahan rakyat, sebagai badan yang menghimpun dan mengelola dana murah jangka panjang secara berkelanjutan.
Kemudian, BP Tapera mengaku optimis dapat mempercepat target capaian pemerintah dalam perumahan rakyat. Terlebih dengan dukungan dari 39 bank penyalur, 20 asosiasi pengembang, serta 7 manajer investasi.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), angka backlog perumahan di Indonesia menunjukkan tren penurunan.
Tahun 2021, backlog rumah tangga berdasarkan kepemilikan mencapai 12,71 juta unit, dan turun menjadi 9,90 juta unit pada 2023.
Baca Juga:Rampas Tas di Jalan Sepi Cimenyan, Korban Tabrak Pelaku hingga Diringkus WargaDP3AKB Jabar Beri Perhatian Kelas Lokus Kasus Bullying Garut
Sementara itu, backlog berdasarkan kepenghunian turun dari 6,98 juta menjadi 6,69 juta rumah tangga.
“Penurunan backlog ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak: pemerintah pusat melalui dukungan anggaran, sektor perbankan dari sisi pembiayaan, pengembang dari sisi pasokan, dan tentu saja masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan hunian,” kata Heru.
BP Tapera hadir sebagai pengelola dana dan demand aggregator yang memperkuat ekosistem perumahan nasional.
Sementara itu, pembangunan rumah subsidi sempat menuai polemik, setelah pemerintah mengumumkan akan memperkecil luas bangunannya menjadi 14 meter persegi. Namun Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah memastikan bahwa hal itu batal dilakukan.