“Ini adalah momentum untuk menjadikan sejarah sebagai fondasi pembangunan. Jika aspirasi ini terus diabaikan, kekecewaan rakyat bisa menjelma menjadi apatisme atau bahkan ketegangan sosial,” katanya.
Asep menekankan bahwa pemerintah pusat dan provinsi perlu membuka ruang dialog, mendengarkan dengan serius, dan mengkaji aspirasi pemekaran secara konstitusional.
“Batu Layang bukan hanya nama. Ia adalah suara dari selatan suara yang selama ini tertahan di balik tembok kekuasaan, suara yang meminta ruang untuk tumbuh,” tandasnya. (Wit)