JABAR EKSPRES – Pemprov Jabar nampaknya cukup ngotot untuk menambah rombongan belajar (rombel) di sejumlah sekolah. Walaupun mendapat berbagai penolakan.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Purwanto, Senin (7/7) malam. “Ini kan sudah berjalan juga. Masyarakat memanfaatkan ini, ” cetusnya di sela rapat dengar (hearing) dengan Komisi V di DPRD Jabar.
Purwanto melanjutkan, penambahan rombel itu juga atas dasar kemanusian. Semangatnya adalah mencegah putus sekolah.
Baca Juga:Lantik 36 Pejabat Kunci, Wali Kota Banjar Tekankan Integritas dan Pelayanan PublikCek Kandungan Merkuri, KKP Ambil Sampel dari Waduk Cirata dan Saguling
“Bisa karena bencana misalnya, atau karena anak yatim miskin kemudian dia susah administrasi kependudukannya. Dan itu kita temukan, nah ini proyek buat ini untuk menolong itu, ” ucapnya.
Contoh lain misalnya persoalan-persoalan yang perceraian. Tiba-tiba anak itu ada di sekitar sekolah administrasi kependudukannya di luar kampung paten.
“Nah yang kayak gini kan mesti diselamatin, udah miskin, nggak punya bapak, administrasi kependudukannya nggak ada, ” bebernya.
Menurut Purwanto, penambahan rombel itu memang tidak di semua sekolah, hanya menyasar di beberapa titik.
“Di sekolah-sekolah yang padat penduduknya, kemudian dekat dengan alamat orang miskin. Karena kan ada data KETM ya, yang sudah ada sekitar 61 ribu masyarakat kita itu terindikasi masuk ke data KETM, ” sambungnya.
Purwanto juga menegaskan, jumlah 50 siswa dalam rombel itu bukan angka paten. Namun itu angka maksimal. Artinya bisa di bawah itu juga.
“Jadi dia bisa 37, bisa 48, bisa 45, itu maksimal. Dan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, ” cetusnya.
Baca Juga:Pria Asal Kabupaten Bandung Ditemukan Tewas Usai menghilang di Pantai Sayang Heulang GarutRespons Usulan Bongkar Teras Cihampelas, Pengamat Desak Kaji Ulang
Purwanto juga merespon terkait kekhawatiran sekolah swasta yang terdampak kebijakan itu. Menurutnya sekolah swasta tidak perlu khawatir. Karena stok siswa juga banyak.
“Lulusan itu sekitar 700 ribuan, itu masih ada sekitar 400 ribuan anak yang tidak tertampung di negeri dengan penambahan rombol ini, dengan penambahan kuota ini. Jadi masih bisa masuk ke sekolah swasta, lalu sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, ” katanya.
Soal kekhawatiran kelas yang padat atau tenaga pendidik yang kewalahan, Purwanto juga merespon. Kebijakan penambahan rombel itu juga diiringi dengan rencana pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).
Total ada 661 kelas yang akan dibangun. Dengan anggaran sekitar Rp300 miliar. Kelas juga bakal dilengkapi toilet. Sehingga peluangnya, siswa bakal terpecah jika sudah ada ruang kelas baru. (son)