Polemik ini menjadi cermin buram tentang lemahnya pengawasan terhadap industri ekstraktif, yang selama ini tumbuh subur di tengah ketimpangan regulasi dan minimnya kepedulian terhadap hak-hak buruh.
Deden mendesak, pemerintah hadir bukan hanya sebagai penegak aturan administratif, tapi juga sebagai pelindung keselamatan dan kesejahteraan para pekerja.
“Harapan kami sederhana agar seluruh buruh di kawasan tambang Bandung Barat benar-benar sejahtera lewat implementasi norma ketenagakerjaan. Kalau ada sinergi antara pengusaha, buruh, dan pemerintah, tidak akan terjadi kekacauan seperti ini,” katanya.
Baca Juga:Wacana Bioskop Belum Kunjung Hadir, Cimahi Hadapi Masalah Ruang dan Struktur Jelang Piala Presiden 2025, Ribuan Personel hingga Pengaman Ketat akan Disiapkan Polda Jabar
“Kini, nasib ribuan pekerja tambang tergantung pada kejelasan regulasi dan kemauan politik. Apakah mereka akan terus menjadi korban tarik-menarik antara legalitas usaha dan kelalaian sosial? Atau justru momentum ini akan jadi titik balik bagi reformasi tambang di Jawa Barat,” tandasnya. (Wit)