Sementara itu, ribuan pekerja kehilangan penghasilan, tanpa jaring pengaman sosial yang memadai.
BPJS Ketenagakerjaan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup. Sebagian besar pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) langsung masuk ke dalam zona rentan, terjerat utang, menunggak biaya sekolah anak, bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan harian.
Kontras antara narasi dan realitas terlalu jelas untuk diabaikan. Di atas kertas, pemerintah berbicara tentang ekspansi lapangan kerja, tetapi di lapangan, yang terjadi justru pemangkasan tenaga kerja secara brutal. Ada yang berusaha mengikuti program vokasi, tetapi tidak semua mendapatkan kesempatan. Ada pula yang diarahkan mengikuti pelatihan, namun banyak yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
Baca Juga:5 Kamera Vlog Terbaik 2025 Kualitas Profesional, Harga TerjangkauPolemik Pernyataan Fadli Zon soal Pemerkosaan Massal Mei 1998 Adalah Palsu
Pada titik ini, janji menciptakan 19 juta lapangan kerja terasa semakin absurd. Tenaga kerja yang sudah ada saja tidak mampu dipertahankan, apalagi menciptakan yang baru dalam skala besar.
Ironisnya, gelombang PHK ini tidak dibahas secara serius dalam agenda kerja pemerintah. Ia tidak pernah dinyatakan sebagai situasi darurat nasional, padahal dampaknya sangat luas: pengangguran terbuka meningkat, daya beli masyarakat menurun, dan ekonomi lokal, yang bergantung pada sektor industri, ikut melemah.
Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah kondisi nyata yang menghantam ribuan keluarga secara langsung. Namun, narasi resmi pemerintah tetap sibuk menyampaikan bahwa semuanya masih dalam kendali, dan bahwa proyek-proyek mendatang akan menjadi solusi dari semua ini. Padahal, tidak ada kejelasan kapan proyek-proyek tersebut akan benar-benar terwujud.
Kondisi ini menunjukkan satu hal penting: janji pembukaan lapangan kerja tidak pernah dibarengi dengan kesiapan untuk menjaga lapangan kerja yang sudah ada. Pemerintah terlalu fokus membangun narasi penciptaan, tetapi lalai dalam aspek perlindungan.
Dan ketika yang terjadi justru pemutusan kerja massal, tidak ada transparansi, tidak ada peta jalan penyelamatan, dan tidak ada strategi pemulihan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh korban langsung. Yang tersisa hanyalah angka di atas laporan dan optimisme kosong yang tidak menjawab realitas di lapangan.
Salah satu fondasi utama yang menjadi syarat terbentuknya lapangan kerja dalam jumlah besar adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bukan hanya tinggi secara nominal, tetapi juga stabil dan berkelanjutan. Dalam kampanye sebelumnya, dijanjikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 6 hingga 7 persen per tahun. Alasannya jelas: tanpa pertumbuhan setinggi itu, mustahil menyerap tenaga kerja dalam skala jutaan setiap tahun.