Dan ketika angka 19 juta diturunkan menjadi 8 juta, publik tidak diberi penjelasan yang jujur. Revisi tersebut seolah dianggap hal yang biasa. Padahal, yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas pemerintah, tetapi juga harapan jutaan orang yang saat itu percaya bahwa akan ada lapangan kerja yang benar-benar bisa mereka akses.
Hal ini juga menunjukkan bahwa sejak awal tidak ada mekanisme evaluasi yang konkret. Tidak ada rincian target per tahun, tidak ada estimasi sektor, dan tidak ada parameter transparansi yang dapat diakses oleh publik.
Semuanya disamarkan di balik istilah umum seperti optimalisasi sektor strategis, pembangunan kawasan ekonomi khusus, atau hilirisasi industri. Namun, semua istilah tersebut tidak menjawab pertanyaan mendasar, berapa banyak pekerjaan nyata yang sudah tercipta, dan siapa yang benar-benar mendapatkannya?
Baca Juga:5 Kamera Vlog Terbaik 2025 Kualitas Profesional, Harga TerjangkauPolemik Pernyataan Fadli Zon soal Pemerkosaan Massal Mei 1998 Adalah Palsu
Jika sejak awal target 19 juta lapangan kerja hanya dibangun berdasarkan asumsi politik, bukan data ekonomi yang kuat, maka publik berhak mempertanyakan semuanya, bukan hanya soal revisi target, tetapi juga kredibilitas janji itu sendiri. Sebab, yang dibutuhkan masyarakat bukanlah angka yang dikumandangkan di atas panggung, melainkan pekerjaan nyata yang dapat diakses sekarang. Bukan nanti ketika proyek selesai, tetapi saat ini, di tengah tekanan hidup yang semakin berat dan ruang kerja yang semakin sempit.
Salah satu kenyataan paling pahit justru muncul ketika janji penciptaan lapangan kerja masih hangat di benak publik. Belum genap satu tahun pemerintahan berjalan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai bermunculan di berbagai sektor: dari Sritex, Yamaha, Sanken, hingga industri tekstil dan garmen di Majalengka, Karawang, dan Purwakarta. Ribuan pekerja mulai diberhentikan, jumlahnya bukan ratusan, tetapi puluhan ribu, dan ini baru permukaannya saja.
Janji menciptakan jutaan lapangan kerja belum membuahkan hasil, namun tenaga kerja yang sudah ada justru mulai berguguran satu per satu. Dan ini bukan fenomena lokal, ini terjadi secara serentak di berbagai sektor sekaligus: tekstil, manufaktur, otomotif, logistik, semuanya melemah. Produksi menurun, ekspor melambat, dan perusahaan terpaksa merumahkan pekerjanya.
Kondisi ini secara terang-terangan bertolak belakang dengan janji-janji yang disampaikan saat kampanye. Pemerintah tidak pernah secara gamblang mengakui bahwa situasi ini krusial. Penanganannya lemah, responsnya minim. Yang muncul ke publik justru narasi-narasi normatif tentang peningkatan investasi dan proyek strategis yang masih dalam tahap perencanaan.