Namun, kondisi Indonesia berbeda. Kita bukan Swiss. Di Indonesia, ekspektasi masyarakat terhadap asuransi masih sederhana: jika sudah membayar premi, maka berobat seharusnya gratis. Maka ketika tiba-tiba diminta membayar Rp300 ribu hingga Rp3 juta saat mengajukan klaim, tentu masyarakat akan kaget dan kecewa.
Situasi ini berpotensi membahayakan masa depan asuransi swasta, yang selama ini hanya menguasai pangsa pasar kecil. Bukan sekadar soal logika keuangan, tetapi ini adalah tantangan nyata dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap asuransi. Perusahaan asuransi tidak hanya dituntut menyampaikan pengumuman, tetapi juga menciptakan pengalaman pelanggan yang berkesan.
Mereka masih memiliki waktu hingga tahun 2026 untuk menyelesaikan transisi kebijakan copayment ini, bukan sebagai beban tambahan, melainkan sebagai investasi jangka panjang. Langkah-langkah konkret seperti memberikan layanan tambahan berupa cek kesehatan gratis, konsultasi dokter lewat aplikasi, peningkatan kualitas layanan, atau insentif gaya hidup sehat bisa menjadi solusi yang lebih diterima masyarakat.
Baca Juga:Bongkar Aplikasi ERC Penghasil Uang Hingga Rp858 juta Ternyata BeginiAplikasi Droplix Terindikasi Scam, Ini Modus Operasinya
Jika perusahaan asuransi gagal mengubah pendekatannya, kelas menengah, yang selama ini menjadi tulang punggung asuransi swasta, akan menjadi pihak pertama yang meninggalkan sistem. Dampaknya bisa sangat serius: perusahaan asuransi berisiko kehilangan fondasi utama mereka. Masyarakat kaya pun bisa memilih untuk berobat ke luar negeri, tanpa peduli pada keberadaan asuransi di dalam negeri. Dengan kekuatan finansial yang mereka miliki, mereka bahkan bisa hidup tanpa asuransi.
Ingatlah, reformasi tanpa empati bukanlah reformasi. Copayment tanpa edukasi bukanlah solusi, melainkan jebakan. Dan jika rakyat terus dianggap sebagai beban, maka yang diurus selama ini bukan kesehatannya, tetapi hanya neraca keuangannya.
SC: Coach Tom