JABAR EKSPRES – Di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, rencana pengadaan 50 unit tablet untuk anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan nilai hampir Rp 1 miliar justru memunculkan pertanyaan besar bagi publik.
Apalagi rencana tersebut dianggap tidak sensitif terhadap situasi ekonomi warga. Selain itu, apakah kebutuhan legislatif lebih mendesak dibanding kebutuhan dasar rakyat Bandung Barat.
Pasalnya, pengadaan perangkat elektronik tersebut dinilai mencerminkan gaya hidup elitis yang tak selaras dengan kondisi riil di lapangan.
Baca Juga:Komisi IV: Pemkot Bandung Memungkinkan Gratiskan Sekolah SwastaCegah Penumpukan, Pemkot Bandung Atur Distribusi Daging Kurban
Apalagi, para wakil rakyat itu diketahui sudah dibekali ponsel pintar dengan spesifikasi tinggi yang secara fungsional dinilai cukup memadai untuk menunjang kerja legislasi.
“Pertanyaannya sederhana, apakah tablet ini benar-benar mendesak? Dewan kan sudah punya smartphone canggih. Di saat masyarakat sedang berhemat, kok justru dewan menambah belanja barang mewah?” ujar Arlan Siddha, pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, saat dikonfirmasi belum lama ini.
Arlan menilai, rencana pengadaan tablet bagi 50 wakil rakyat tersebut mencederai semangat efisiensi anggaran yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Efisiensi lanjut dia, bukan berarti memangkas semua, melainkan menempatkan belanja publik pada skala prioritas yang tepat.
“Kalau kita bicara efisiensi, seharusnya ini jadi momen bagi pejabat publik untuk lebih bijak. Kalau tidak mendesak, kenapa harus dipaksakan. Uang rakyat mestinya dipakai untuk hal yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Kritik juga mengarah pada ketimpangan antara kemudahan akses teknologi bagi elite daerah dan kondisi masyarakat yang masih berkutat pada persoalan mendasar, seperti misalnya jalan rusak, pelayanan kesehatan kurang, hingga sekolah minim fasilitas.
“Ini bukan soal alat, tapi soal sensitivitas. Masyarakat akan membandingkan, kenapa kebutuhan pejabat bisa cepat diakomodasi, sedangkan warga harus menunggu bertahun-tahun untuk air bersih atau perbaikan puskesmas,” tandasnya.
Baca Juga:Idul Adha 1446 H: Sapi Kurban Presiden Prabowo Disalurkan ke 650 Penerima di Banjar36 Sapi Kurban Presiden RI Dibagi di Jateng, Sekda: Bentuk Apresiasi Peternak Lokal
Sekretaris DPRD KBB, Rony Rudyana, sebelumnya menepis anggapan bahwa pengadaan perangkat digital atau tablet tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran.
Ia menegaskan bahwa langkah ini justru ditujukan untuk efisiensi jangka panjang terutama dalam hal belanja operasional, seperti biaya penggandaan dokumen fisik yang setiap tahun cukup besar.